Ini Gambaran Karantina Wilayah Menurut Mahfud MD. Anda Siap?

0
ilustrasi (istimewa)

KLIK24.ID – Sejumlah masyarakat menyerukan karantina wilayah untuk meminimalisir penyebaran virus corona. Lalu seperti apa sebenarnya karantina wilayah. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD sedikit memberikan gambaran soal karantina wilayah.

Mahfud menuturkan, pada penerapan karantina wilayah, masyarakat dapat melakukan aktivitas secara terbatas. Menurut Mahfud, saat karantina wilayah, toko obat, pasar tradisional, serta supermarket tetap dapat beroperasi dengan penjagaan ketat. Ia mengatakan, pemerintah mengadopsi pada penerapan lockdown yang diberlakukan di Belanda. “Yang kita inginkan seperti di Netherland itu sekarang, kan lockdown namanya di sana, kita karantina wilayah namanya, jadi orang masih boleh berjalan, bahkan tadi cucu saya di sana masih jalan-jalan ke taman, tapi dijaga, enggak boleh jarak sekian,” ucap Mahfud.

Mahfud menjelaskan, penerapan karantina wilayah tersebut akan diajukan pemerintah daerah. Menurutnya, PP yang dirancang akan diterapkan bagi daerah yang ingin melakukan karantina wilayah. “Daerah masing-masing menentukan pilihan apa yang akan dibatasi, jenis-jenis apa, apakah harus belajar dari rumah, bekerja di rumah, apa dan sebagainya, itu nanti yang menentukan daerah masing-masing,” tuturnya seperti dikutib dari kompas.com.

“Oleh karena itu, disebut karantina wilayah bukan karantina nasional, tergantung kebutuhan, kan tidak semua wilayah atau kabupaten ingin melakukan karantina, ada yang tidak ingin itu, bagi yang ingin, ini aturannya,” sambung dia.

Sementara Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Donny Gahral Adian mengatakan pemerintah melakukan rapat untuk membahas peraturan pemerintah (PP) untuk melakukan karantina wilayah terkait pandemi virus Corona di RI. Dia menyebut pembahasan PP tidak secara khusus untuk wilayah Jakarta. “Bukan opsi (karantina) tapi lebih pada pembahasan peraturan pemerintah akan mengatur karantina wilayah, bukan hanya Jakarta. Jadi tak bisa seorang kepala daerah tiba-tiba mengkarantina wilayahnya tanpa mekanisme yang diatur peraturan pemerintah,” kata Donny, kepada wartawan, Minggu (29/3).

Rapat hari ini akan diikuti oleh Menko Polhukam Menko Polhukam, Menko PMK Muhadjir Effendy, hingga kementerian teknis terkait seperti Menkeu Sri Mulyani, Mendagri Tito Karnavian. Donny menegaskan, rapat bersama Presiden Jokowi ini tidak membahas lockdown. “Tapi membahas rancangan PP sebagai turunan UU Karantina Kesehatan. Kalau PP kan mengatur keseluruhan, jadi syarat lockdown apa saja, mekanismenya apa saja, bagaimana teknisnya itu yang diatur oleh PP, tapi kalau PP itu untuk mengatur seluruh wilayah di Indonesia,” terangnya.(*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.