Memalukan! Kades Kok Terima BST

0
49
DEMO : Sejumlah warga Ambang Dua, mendatangi kantor desa setempat, Senin (30/8).

Klik24.id, BOLMONG — Masyarakat Desa Ambang Dua, Kecamatan Bolaang Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow, menggelar aksi protes terhadap sangadi (Kepala desa), Senin (30/8).

Hal ini dilatari sangadi desa setempat Ocniel Pudi, terbukti menerima Bantuan Sosial Tunai (BST). Aksi ini sempat menganggu pelayanan publik lantaran warga menyegel kantor desa dan meminta sangadi diproses hukum hingga dipecat.

Sejumlah tulisan protes di kertas berukuran besar menutupi pintu dan jendela kantor desa, yang dipalang sejumlah warga. Pelayanan kepada masyarakat pun lumpuh. Bahkan sejumlah masyarakat yang mengurus dokumen terpaksa pulang karena kantor tidak ada pelayanan.

“Kami aliansi masyarakat datang meminta pertanggujawaban sangadi atas sejumlah masalah, yaitu pemotongan BLT, pemindahan paksa warganya, hingga terbukti menerima BST dan menghapus warga lain yang layak menerima,” kata sejumlah masyarakat yang menyegel kantor desa.

Lanjut pendemo, bukti Sangadi Ambang Dua menerima BST terlihat pada website Kementrian sosial, lewat cek bansos kemensos.go.id. Nama Ocniel Pudi telah menerima dana BST periode Mei-Juni tahun 2021 sebesar Rp600 ribu. Padahal, syarat penerima BST Kemensos 2021, yakni warga yang kehilangan pekerjaan di tengah pandemi Covid-19.

Calon penerima tidak terdaftar sebagai penerima bantuan sosial lain dari pemerintah pusat seperti Program Keluarga Harapan (PKH), kartu sembako, paket sembako, Bantuan Pangan Nontunai (BPNT), hingga kartu prakerja. Kadis Sosial Bolmong Haris Bambela menegaskan, akan kembali melakukan kroscek data penerima BST.

“Akan dicek, dugaan saya nama kepala desa disisip dan diusulkan dari desa dan diinput lewat aplikasi,” katanya.

Upaya konfirmasi kepada kepala Desa Ambang Dua Ocniel Pudi tidak berhasil karena selulernya tidak aktif, Camat Bolaang Timur Supriyadi Dilapanga menyayangkan insiden tersebut. Ia juga meminta kepada aliansi masyarakat untuk dapat menahan diri, dengan tidak mengorbankan kepentingan masyarakat yang lain. ”Silahkan melakukan unjuk rasa, tapi jangan menyegel kantor desa. Kasihan masyarakat lain yang ingin mengurus dokumen kependudukan,” ungkap Dilapanga. (*/tr-1)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.