Warga Mongkonai Keluhkan Polisi Tidur di Lorong Hi Abo DB Manoppo

0
BAHAYA : Speed Bump atau polisi tidur yang dibuat sembarangan tidak sesuai aturan yang terletak di lorong Hi Abo DB Manoppo sangat membahayakan pengguna jalan.

KLIK24.ID — Keberadaan Speed Bump atau polisi tidur yang berada di lorong Hi Abo DB Manoppo, Kelurahan Mongkonai Barat, Kota Kotamobagu mulai dikeluhkan warga sekitar. Pasalnya, keberadaannya kerap mengancam keselamatan pengendara yang melintas di jalan tersebut khusunya roda dua. Padahal, polisi tidur sejatinya dibuat agar pengedara mengurangi kecepatan kendaraan mereka. Namun, karena dibuat sembarangan, tak jarang polisi tidur justru meminta korban.

Sayanganya, banyak bentuk polisi tidur yang selama ini memiliki ukuran berbeda-beda yang akhirnya malah membahayakan pengguna jalan. Padahal, bentuk dan ukuran polisi tidur sudah diatur dalam Keputusan Menteri Perhubungan KM 3 tahun 1994 tentang Alat Pengendali dan Pengamanan Pemakai Jalan.

Contohnya, pasal 3 ayat 1 disebutkan, alat pembatas kecepatan adalaah alat kelengkapan tambahan pada jalan yang berfungsi membuat pengemudi kendaraan bermotor mengurangi kecepatan kendaraanya.

Pada pasal 4 ayat 1, pembatas kecepatan ini ditempatkan pada jalan dilingkungan pemukiman, jalan lokal yang mempunyai kelas jalan IIC dan pada jalan-jalan yang sedang dilakukan pekerjaan konstruksi. Pasal 5 dinyatakan bahwa penempatan alat pembatas kecepatan pada jalur lalulintas dapat didahului dengan pemberian tanda dan pemasangan rambu lalu-lintas. Penempatan alat pembatas kecepatan ini harus diberi tanda berupa garis serong dengan cat berwarna putih.

Pasal 5 dinyatakan bahwa penempatan alat pembatas kecepatan pada jalur lalu lintas dapat didahului dengan pemberian tanda dan pemasangan rambu lalulintas. Penempatan alat pembatas kecepatan ini harus diberi tanda berupa garis serong dengan cat berwarna putih. Aturan membuat polisi tidur (Kemenhub) untuk dimensi dan bentuk, diatur dalam pasal 6 yakni bentuk alat pembatas kecepatan menyerupai trapesium dan bagian yang menonjol di atas badan jalan maksimum 12 centimeter (cm).

Kedua sisi miringnya mempunyai kelandaian yang sama maksimum 15 persen, lebar bagian atas minimun 15 cm. Pada pasal 7, alat pembatas kecepatan dapat dibuat dengan menggunakan bahan yang sesuai dengan bahan dari badan jalan, karet atau bahan lain yang mempunyai pengaruh serupa.

Namun faktanya, tidak sedikit polisi tidur yang dijumpai di jalanan tidak sesuai aturan, baik dari status jalan, tinggi polisi tidur sampai penanda polisi tidur. Akibatnya, kecelakaan kerap terjadi. Dibuatnya polisi tidur atau pembatas kecepatan jalan itu untuk keamanan agar tidak terjadi kebut-kebutan di jalanan. Namun keberadaan polisi tidur itu menimbulkan banyak pertanyaan bagi pengguna jalan. Mereka menilai polisi tidur itu dapat mengganggu kenyamanan berkendara di jalanan.

“Kondisi jalan sudah rata malah dipasang polisi tidur jadi kenyamanan pengguna jalan terganggu. Ini justru sangat membahayakan, apalagi ini lorong biasa digunakan untuk akses ke perkebunan,” Ucap petani mongkonai yang hendak menuju perkebunan.

Ia mengatakan, polisi tidur itu terdapat tiga jumlah yang tidak beraturan terpotong-potong menuju arah mongkonai barat tepat mengarah ke jalan AKD.

“Dilokasi itu ada sekitar Tiga buah polisi tidur berukuran besar. Demi keselamatan pengendara agar hati-hati jika melintas dilorong tersebut,” katanya.

Warga lain, Paden (40) mengatakan, dengan adanya pembuatan polisi tidur itu sangat menggangu keindahan jalan. Selain jalan menjadi tidak rata juga dapat mengancam keselamatan pemotor. Tak jarang pemotor atau pengendara roda dua yang melakukan rem mendadak saat hendak melintasi speed bump atau polisi tidur.

“Kondisi semacam itu dapat mengancam kerusakan permukaan jalan,” kata Paden.

Sementara itu, ditempat berbeda Kepala Bidang (Kabid) Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) Dinas Perhubungan Kotamobagu, Hisam Paputungan ketika dikonfirmasi terkait masalah ini, dirinya menegaskan pembuatan Speed Bump atau polisi tidur tidak boleh dibuat disembarang tempat. Karena semua itu ada aturanya, kalau memang harus dibuat atas dasar insiatif masyarakat maka seharusnya menyurat ke pihak-pihak terkait. Termasuk bagian lalulintas, Dinas Perhubungan dan Pihak Pekerjaan Umum (PU) yang merupakan penyedia jalan.

“Pembuatan polisi tidur sembarangan tidak diperbolehkan apalagi kalau itu tidak sesuai aturan. Bisa jadi bukan lagi untuk keselamatan tapi justru dapat mengakibatkan ancaman kecelakaan bagi pengendara roda dua,” tegas Hisam.
(Uci)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.