Revisi Perda Tata Ruang Kotamobagu, Pemkot Gelar FGD Lintas Sektoral

0

KLIK24.ID — Pemerintah Kota (Pemkot) Kotamobagu, Selasa (24/11/2020), menggelar focus group discussion (FGD) dan Pembahasan Laporan Akhir, revisi peraturan daerah nomor 8 tahun 2014 tentang rencana tata ruang wilayah (RTRW) Kota Kotamobagu 2014-2034, di Rumah Dinas Wali Kota Kotamobagu.

Wali Kota Kotamobagu Ir Hj Tatong Bara, dalam sambutannya mengatakan, untuk menjamin ruang yang terbatas dan pemahaman masyarakat yang berkembang tentang pentingnya penataan ruang, sehingga diperlukan penyelenggaraan penataan ruang yang transparan, efektif dan partisipatif.

“Agar terwujud ruang yang aman produktif dan berkelanjutan,” kata Tatong Bara.

Menurutnya, hal tersebut telah diamanahkan dalam undang-undang nomor 26 tahun 2007 tentang penataan ruang. Dimana, pemerintah daerah dalam mewujudkan tujuan penyelenggaraan penataan ruang, diberikan wewenang salah satunya pelaksanaan penataan ruang wilayah kota melalui perencanaan tata ruang wilayah kota.

“Untuk pelaksanaan wewenang yang dimaksud maka pemerintah kota wajib menyusun rencana umum tara ruang wilayah dan rencana rinci tata ruang wilayah.
Dimana pemerintah kota sendiri telah menyusun rencana Umum tata ruang wilayah melalui peraturan daerah nomor 8 tahun 2014 tentang rtrw kotamobagu tahun 2014 tahun 2034,” jelasnya.

Meski demikian, lanjut Tatong, rencana tata ruang tersebut dapat ditinjau kembali. Sebagaimana yang diamanatkan oleh undang-undang 26 tahun 2007 tentang penataan ruang. Selain itu, berdasarkan peraturan Menteri agraria dan tata ruang kepala Badan pertanahan nasional nomor 6 tahun 2017 tentang tata cara peninjauan kembali tata ruang wilayah.

“Dimana untuk peninjauan kembali dapat dilaksanakan 1 kali dalam 5 tahun dan dilaksanakan pada tahun kelima sejak rtrw diundangkan,” bebernya.

Kata Walikota 2 periode ini, hal yang mendasari untuk merevisi tata ruang wilayah Kotamobagu, diantaranya adanya perubahan pedoman penyusunan rtrw. Yakni peraturan menteri agraria dan tata ruang kepala BPN nomor 1 tahun 2018 tentang pedoman penyusunan tata ruang wilayah provinsi, kabupaten dan Kota.

Selain itu, luasan Kotamobagu mengalami perubahannya luas wilayah dari 68,06 km² menjadi 108,86 km².

“Selanjutnya hasil peninjauan tentang perda rtrw kotamobagu, dengan nilai akhir direkomendasikan perlu untuk direvisi. Kemudian rencana pola tata ruang dan struktur ruang yang tercantum dalam rtrw Kotamobagu, sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi eksisting yang ada saat ini,” tutur Srikandi Kotamobagu ini.

Ia berharap, melalui FGD ini akan dihasilkan perencanaan tata ruang wilayah Kotamobagu yang sesuai dengan kondisi Kotamobagu saat ini.

“Saya berharap fgd ini akan dapat terwujud perencanaan tata ruang yang sesuai dengan kebutuhan pengembangan wilayah kotamobagu sebagai kota jasa dan perdagangan berbasis kebudayaan lokal. Juga untuk kepentingan pembangunan daerah ini,” pungkasnya. (Uci)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.