Komnas-HAM Investigasi  Sumber Sianida dan Merkuri Beredar Bebas di Bolmong Raya

0
67

KLIK24.ID – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI menilai janggal beredar luasnya sianida dan merkuri di Bolmong Raya. Dua bahan berbahaya tersebut mudah didapatkan oleh pertambangan emas tanpa izin (PETI) sebagai bahan utama mereka mendapatkan emas.

“Kami lagi mencari informasi dari berbagai sumber soal bahan sianida dan merkuri yang begitu gampang ditemukan masyarakat. Biasanya barang tersebut dimiliki oleh orang-orang yang beragam kedok atau memiliki jaringan yang luas,” kata  Kepala Biro Dukungan Penegakan HAM RI Gatot Ristanto saat pertemuan dengan Pemkab Bolmong di Kantor Bupati Bolmong dengan agenda membahas tragedi PETI Bakan.

Selain itu, Gatog mengungkap adanya potensi pembiaran oleh pemerintah.  “Kita tinjau lokasi Busa, Bakan dan mencari informasi. Justru saya melihat ada dugaan potensi pembiaran oleh pemerintah Provinsi,” tutur Gatot.

Dia pun mengungkapkan, bahwa berdasarkan hasil investigasi data para pekerja penambang saja belum ada secara valid dari pemerintah desa. Harusnya kata Gatot, bila ada penambang dari luar melapor kepada kepala desa 1×24 jam.

Meski begitu, Ia pun memberikan solusi kepada Pemkab Bolmong, seperti mengurus izin wilayah pertambangan rakyat (WPR) di desa Bakan maupun lokasi tambang lainnya yang berada di Bolmong Raya (BMR).

“WPR sangat baik bila dilegalkan. Tapi, aktifitasnya perlu ada pengawasan ketat, agar tidak terjadi lagi korban PETI. Saya kira bila diawasi akan mengurangi kecelakaan terhadap para penambang, serta keselamatan penambang dapat terjamin,”ungkapnya.

Pun demikian kata dia, pihaknya akan terus melakukan pemantauan terkait perkembangan masalah tambang emas di desa Bakan. Sebab, tugas Komnas HAM hanya merekomendasikan kepada Presiden atas hasil peninjauan dilapangan. “Secara teknis Kementerian yang terkait yang akan menindak lanjuti hasil rekomendasi. Tapi, kami akan terus mengawal rekomendasi yang diajukan kepada Presiden,” tuturnya.

Sementara itu, Bupati Yasti Soepredjo Mokoagow, melalui Asisten II Setda Bolmong Yudha Rantung menyambut baik kedatangan Komnas HAM RI. Bahkan, Pemkab Bolmong mengapresiasi Komnas HAM yang turun dan meninjau langsung lokasi tambang PETI di desa Bakan.

“Sejak terjadi longsor di lokasi busa, desa Bakan, Pemkab langsung melakukan penanganan. Bahkan, selama dua pekan fokus terhadap evakuasi korban,” kata Yudha.

Dijelaskannya, kewenangan pemerintah daerah sangat terbatas dalam penanganan tambang ilegal di Bolmong. Pemkab hanya bisa menghimbau dan memberikan rekomenasi masalah yang terjadi di lokasi tambang.  Sebab, untuk mengatasinya dan lain sebagainya termasuk pengurusan izin itu berada ditangan Pemprov Sulut.

Kendati begitu kata bekas kepala DLH ini, Pemkab tak tinggal diam. Justru diberikan kemudahan dan pelayanan bagi pelaku usaha dalam mengurus izin tambang. “Kewenangan Pemkab sangat terbatas. Tapi perhatian Bupati cukup tinggi termasuk turun langsung dilokasi tambang busa di Bakan,” ucap Yudha.

Sekadar diketahui, hadir dalam rapat pertemuan kunjungan Komnas Ham yakni Kepolres Kotamobagu yang diwakili, Dandim 1303 Bolmong yang diwakili, dan Asisten II Ir Yudha Rantung serta Instansi yang terkait seperti Kepala Dinas Lingkungan Hidup Ir Abdul Latief,  Kepala Dinas Perdagangan, dan  ESDM serta Kepala Dinas Penanaman dan Pelayanan Terpadu satu pintu. (CIP)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.