Hasil RAT Cacat Hukum, Struktur Pegurus KUD Perintis Dianulir

0
16
BAHAS : Dinas Koperasi Bolmong menggelar mediasi terkait polemik KUD Perintis Desa Tanoyan, kemarin. (F Istimewa)

Klik24.id, BOLMONG — Pelaksanaan mediasi masalah internal KUD Perintis yang dilaksanakan di Kantor Dinas Koperasi Bolaang Mongondow di Lolak, mengungkap kejanggalan dan pelanggaran dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) serta Peraturan Menteri Koperasi nomor: 19/PER/M.KUKM/IX/2015, tentang pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan (RAT).

Diketahui, obyek masalah yang menjadi pokok pembahasan dalam pelaksanaan mediasi itu adalah, diduga pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan pada Sabtu 6 Maret 2021 bertempat di Kantor KUD Perintis Desa Tanoyan Utara, cacat hukum.

Beberapa indikasinya adalah, format absen yang digunakan tidak mencantumkan nomor anggota, LPJ RAT bukan disusun pengurus, LPJ tidak memuat hasil produksi emas dan tidak memuat secara rinci dan jelas hutang KUD Perintis kepada pihak ketiga.

Pelaksanaan mediasi dilakukan secara bertatap muka antara pihak pelapor dan terlapor dan diperoleh beberapa data penting terkait obyek masalah RAT KUD Perintis.

Format absen yang digunakan dalam pelaksanaan RAT terbukti tidak mencantumkan nomor anggota. Padahal, ini diatur dalam Peraturan Menteri Koperasi nomor: 19/PER.M.KUKM/IX/2015, menyangkut pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan (RAT). Bahkan, ini diakui dan dibenarkan oleh pelaksana RAT.

Selain itu, jumlah anggota yang hadir pada pelaksanaan RAT KUD, terbukti  tidak kuorum. Terdapat 6 dari 22 nama dalam absen peserta RAT tidak sah sebagai anggota.

Mediasi itu juga memastikan nama anggota KUD yang terdaftar dalam buku daftar anggota. Setelah dihitung, yang tercatat sebanyak 58 nama. Tapi, untuk jumlah data dalam buku daftar anggota sampai posisi sebelum dilaksanakannya RAT Sabtu 6 Maret 2021 hanya 45 orang. Yang terverifikasi sebagai anggota yang sah dan resmi hanya 34 orang.

Nah, dalam pasal 19 poin (6) dikatakan, rapat anggota tahunan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya separuh ditambah satu dari jumlah anggota koperasi.

Anggota koperasi yang resmi dan yang berhak dan dianggap sah mengikuti RAT hanya 34 orang. Sementara di absen hanya 22 orang saja, itu pun 6 nama sudah tidak sah alias gugur sebagai peserta RAT. Yang tersisa tinggal 16 nama yang resmi sebagai anggota KUD.

Jika mengacu pada pasal 19 poin (6) maka, setengah ditambah satu dari 34 adalah 18 orang. Harusnya yang duduk di RAT sebanyak 18 orang. Tapi, setelah di mediasi, terungkap hanya 16 oranglah yang sah.

Karena hanya tinggal 16 nama maka, pelaksanaan RAT KUD tidak kuorum alias cacat hukum dan terbukti telah melanggar Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga KUD serta Permenkop.

Pada pasal 27 poin (5) juga ditegaskan, pengurus sebelum melakukan tugas dan kewajiban, lebih dahulu mengucapkan sumpah/janji dihadapan rapat anggota atau menurut keputusan rapat anggota dengan disaksikan pejabat.

Kenyataanya, pengurus yang terpillih hasil RAT hingga sudah 6 bulan, terhitung sejak Maret sampai September, tidak pernah mengucapkan sumpah/janji dihadapan anggota. Sehingga, status pengurus hasil RAT tidak sah dan telah melanggar aturan organisasi.

Kemudian, laporan keuangan yang tidak memuat tentang hasil produksi emas di wilayah 100 ha KUD Perintis sebagaimana dalam indikasi masalah yang telah diungkap. Ini juga terbukti melanggar pasal 4 huruf c yang berbunyi, untuk mencapai tujuanya maka, koperasi menyelenggarakan usaha sebagai berikut, huruf c, menjalankan usaha dibidang pertambangan emas/galian eksplorasi, proses pemurnian dan pemasaran.

Harusnya, saat RAT laporan pertanggungjawaban memuat mengenai hasil produksi emas. Tapi dalam LPJ tidak ada lampiran berapa sebenarnya hasil produksi emas sejak tahun 2019 sampai tahun 2020. Padahal, produksi emas pada kegiatan open pit sudah ada.

Dalam laporan pertanggungjawaban juga tidak mengungkap pendapatan yang dihasilkan dari pabrik tong sejak tahun 2018 sampai tahun 2020. Padahal, KUD akan mendapatkan fee dari setiap pengolahan material per tong dan akan mendapatkan operasional bulanan yang jumlahnya cukup besar. Ini semua tertuang dalam berita acara kesepakatan dengan investor tapi tidak disampaikan pada RAT dan tidak termuat dalam laporan pertanggungjawaban.

Mengenai simpanan wajib dan simpanan pokok, pada laporan pertanggungjawaban juga tidak dijabarkan secara rinci dan jelas. Sehingga tidak diketahui dengan jelas berapa sebenarnya jumlah simpanan pokok dan simpanan wajib anggota dan siapa saja anggota yang telah memenuhi kewajinan tersebut.

Terkait dengan dana Sisa hasil usaha (SHU). Pada pasal 50 poin (1) dijelaskan, sisa hasil usaha yaitu, pendapatan perusahaan koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku dipotong dengan penyusutan nilai barang dan segala biaya yang dikelurkan dalam tahun buku itu.

Sisa hasil usaha yang diperoleh dibagi sebagai berikut, 25 persen untuk cadangan, 50 persen untuk anggota menurut perbandingan jasanya dan menurut perbandingan simpananya dalam usaha koperasi untuk memperoleh sisa pendapatan perusahaan, 5 persen untuk dana pengurus, 5 persen untuk dana kesejahteraan karyawan, 5 persen untuk dana pendidikan koperasi, 2,5 persen untuk dana social, 2,5 persen untuk pembangunan daerah kerja dan 5 persen untuk dana pengawas.

Dalam laporan pertanggungjawaban terdapat dana SHU sebesar Rp17.000.000. Namun, dana ini tidak dibagikan kepada anggota sebagaimana diatur dalam pasal 50 poin (2). Ini murni pelanggaran.

Setelah beberapa hal ini berhasil diungkap dalam mediasi, dibuat berita acara dan ditandatangani oleh pelapor.

Kesimpulan akhir mediasi, sambil menunggu rekomdasi dari Dinas Koperasi Bolaang Mongondow turun, terhitung mulai Rabu 15 September 2021, belum ada pengurus KUD Perintis. Apalagi Ketua KUD terpilih yakni Sarip Alimudin dan Bendahara terpilih Abdul Nasir Ganggai, terbukti bukan anggota KUD Perintis. Kepengurusan KUD Perintis masih diambil alih oleh Dinas Koperasi sampai rekomendasi diterbitkan dalam waktu yang belum ditentukan. (tr-1)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.