Besaran Dana Hibah Bawaslu Boltim Masih Tarik Ulur

0

KLIK24.ID — Hingga saat ini, dana hibah Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 untuk Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) masih tarik ulur.
Keputusan dana hibah oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) sebesar Rp4,4 miliar dan kesepakatan rapat bersama Dekab Boltim Rp5,4 miliar untuk Bawaslu, dinilai belum memenuhi kebutuhan agenda teknis pengawasan selama tahapan Pilkada.

Seperti dikatakan, Pimpinan Bawaslu Boltim, Hariyanto, kemarin. Ia mengatakan, keputusan besaran dana hibah melalui pembahasan dengan TAPD maupun bersama anggota Dekab Boltim belum mencukupi kebutuhan agenda pengawasan. “Setelah pembahasan bersama TAPD, Bawaslu dapat Rp4,4 miliar. Menindaklanjuti itu, kita coba menyesuaikan agenda kegiatan Bawaslu dengan anggaran, namun tidak cukup. Begitu juga Rp5,4 hasil kesepakatan melalui rapat bersama Dekab Boltim, juga setelah kita sesuaikan dengan kegiatan kita, ternyata juga tidak cukup. Kami kuatir jika anggaran tidak cukup, sementara masih banyak tahapan, tentu menjadi masalah dikemudian hari bagi lembaga pengawas,” urai Hariyanto, saat rapat membahas dana hibah Bawaslu bersama anggota Dekab Boltim dan TAPD, di Ruang Sidang Dekab Boltim, kemarin.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Boltim, Harmoko Mando menambahkan, beban kerja berdasarkan perubahan regulasi terkait kewenangan Bawaslu harus ditopang anggaran yang cukup. “Kewenangan yang kini melekat di Bawaslu harus ditunjang dengan anggaran yang cukup. Jika tidak, tentu mempengaruhi kinerja lembaga pegawas. Pengawasan partisipatif, penindakan hingga sidang jika ada pelanggaran membutuhkan anggaran,” tambah Okom–sapaan akrabnya–.

Menanggapi hal itu, Ketua Dekab Boltim, Fuad Landjar menjelaskan, dalam pembahasan pihaknya tidak bisa merekomendasi penambahan anggaran, lantaran harus memperhatikan beban anggaran yang dirumuskan oleh TAPD. “Jika pun menambah tentu kita koordinasi dengan TAPD apakah mampu atau tidak. Sehingga, jika memang apa yang telah diusulkan tidak memenuhi kebutuhan anggaran maka harus dikaji lagi bersama TAPD,” urai Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini.

Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Daerah (Sekda) Oskar Manoppo mengaku, pihaknya akan mengkaji lagi soal dana hibah Bawaslu. Sebab menurutnya, pertimbangan anggaran tetap mendahulukan kegiatan anggaran prioritas. “Kita kaji lagi, karena memang anggaran kita terbatas selain memprioritaskan apa yang telah diprogramkan pemerintah daerah, juga harus memenuhi tuntutan demokrasi yakni mensukseskan Pilkada dengan ditunjang anggaran. Sehingga, kita akan konsultasikan dengan pimpinan yang memiliki kewenangan dalam memutuskan yakni Bupati,” terang Manoppo.

Ia mengaku, saat ini baru Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Pemkab Boltim menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD). “Kemarin (Senin 14/10), Pemkab dan KPU telah menandatangani NPHD. KPU mendapat dana hibah Pilkada 2020 dengan total angggaran sebesar Rp17,2 miliar. Sementara, Bawaslu masih menunggu kajian dan keputusan pimpinan,” tukas Sekda. (ndi)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.