Sanksi Berat Menanti ASN Kasus Narkoba

0
1926
Abdussalam Bonde

KLIK24.ID — Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong) merekomendasikan pemberhentian sementara terhadap PNS yang terjerat kasus narkoba. Bagaimana tidak, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen PNS, ketika yang bersangkutan secara resmi ditahan, maka statusnya diberhentikan sementara, hukuman selanjutnya menunggu putusan hukum berkekuatan tetap. “Kami akan merekomendasikan pemberhentian sementara terhadap PNS yang terjerat kasus narkoba. Walaupun belum menerima surat pemberitahuan penangkapan, kami akan menyiapkan berkas pemberhentian sementara bagi oknum PNS yang bertugas di Dinas Pendidikan,”  kata kepala BKPP Umarudin Amba.

Sementara itu Sekretaris BKPP Bolmong Abdussalam Bonde yang dikomformasi di Kantor, Selasa (21/1) mengatakan, ASN yang terjerat narkoba bisa tetap dipekerjakan jika hanya sebagai pengguna dan mendapat hukuman di bawah dua tahun, dan bila sudah dua kali maka bisa dipecat. Ia mengatakan, Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dapat melakukan diskresi khusus untuk memberhentikan PNS jika ada PNS yang dipidana karena menggunakan narkoba hingga lebih dari satu kali. Sedangkan bila terlibat mengedarkan narkoba langsung dipecat dan harus menjalani hukuman pidana. “”Jika divonis di bawah 2 tahun, sesuai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 maka yang bersangkutan tidak diberhentikan. Hanya secara administrasi diberlakukan hukuman disiplin berat, yang menjadi hak dan kewenangan Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK),” ungkap Bonde.

Terkait kasus seorang PNS di lingkungan pemerintahan Kabupaten Bolaang Momgondow berinisial INM yang ditangkap polisi akibat terlibat dalam kasus narkoba, Adul menegaskan harus dipastikan dulu apakah yang bersangkutan sebagai pengedar atau sebagai konsumen atau pengguna. Menurut dia, pada dasarnya, pengguna narkoba akan langsung diarahkan untuk direhabilitasi tetapi terkadang ada yang sudah terlanjur langsung diproses dan dipidana.”Untuk sanksi disiplin semuanya bergantung dari PPK,”katanya. Ia mengatakan, sebetulnya dalam undang-undang tidak disebutkan berapa kalinya, tetapi bagi yang sudah dua kali melanggar aturan disiplin, PPK dapat melakuan diskresi dan memberhentikan ASN tersebut. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS menyebutkan berbagai tindakan disiplin PNS atas berbagai pelanggaran. Selain kasus narkoba, Adul mengakui bahwa ada PNS yang tersandung kasus pelanggaran displin lain seperti melakukan pernikahan siri atau perselingkuhan. PNS yang terkena kasus seperti itu bisa diberhentikan. “Sebenarnya boleh PNS punya lebih dari satu istri tetapi harus ikuti aturan,” ujarnya. Aturannya ada di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil. (cip)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.