300 ASN Bolmong Terlilit Masalah TGR, Tinggal Sebulan Batas Penyelesaian

0
91
Rio Lombone

KLIK24.ID –Pelanggaran adimistrasi menjadi salah satu temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)-RI perwakilan Sulawesi Utara (Sulut), atas laporan hasil pemeriksaan (LHP) tahun anggaran 2018, lalu. Akibatnya, sebanyak 300 Aparatur Sipil Negara (ASN) dilingkup Pemkab Bolmong terlilit masalah keuangan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) hingga Miliaran rupiah. Selain ASN, pihak ketiga (Kontraktor) juga masuk dalam daftar penunggak TGR. Untuk menuntaskan masalah TGR, BPK-RI masih memberikan tenggang waktu selama 60 hari penyelesaian. “Masih ada sisa waktu 30 hari lagi terhitung sejak Kamis (27/6), dalam penyelesaian sejumlah masalah, terutama TGR,” Hal ini diutarakan, Kepala Inspektorat Daerah Rio Lombone, kemarin.

Lanjut dikatakannya, jika PNS yang kena TGR tidak mengindahkan peringatan dari pemerintah daerah, maka langkah selanjutnya akan masuk di majelis sidang kode etik. Pun, jika sudah masuk ke meja hijau Pemkab Bolmong, maka akan berdampak pada jenjang karier sebagai PNS. “Sudah banyak bukti. Dan pasti berpengaruh juga para jenjang karir jika tak mampu bayar TGR. Untuk itu, saya meminta PNS yang kena TGR pada penggunaan anggaran tahun lalu, jangan anggap remeh,” aku salah satu anggota Majelis Pertimbangan Tuntutan Ganti Rugi (MPTGR) Pemkab Bolmong.

Kepada koran ini, Ia menjelaskan, TGR dikenakan untuk ASN disebabkan kelebihan bayar seperti perjalanan dinas (Perjadis), dan penggunaan barang jasa. Itu lantaran, karena pengguna anggaran /kuasa pengguna anggaran pada masing-masing perangkat daerah tidak optimal dalam melakukan pengawasan atas pengeluaran belanja perjadis. Selain itu, pejabat penatausahaan keuangan pada masing-masing perangkat daerah tidak cermat dalam melakukan verifikasi atas dokumen pertanggungjawaban belanja perjadis. Akibatnya kata dia, terdapat kelebihan  pembayaran atas belanja perjadis senilai Rp 2, 435.004.012,00 (2,4 Miliar lebih). Sedangkan, pihak ketiga atau kontraktor kata dia, didominasi oleh kekurangan volume pada pengerjaan, sehingga berakibat TGR sekira Rp 1,9 Miliar. Pun, dalam menuntaskan TGR itu, Pemkab telah menyurati (Teguran) ke SKPD terkait untuk melakukan pelunasan kerugian negara kepada ASN dan pihak ketiga. “Jadi, ASN maupun pihak ketiga bertanggungjawab sepenuhnya atas seluruh tindakan yang dilakukan atas kerugian yang diderita oleh negara. Kita juga tidak main-main bagi  yang kebal dalam penyelesaian TGR. Supaya tidak terkesan gertak sambal, maka yang kebal langsung dilimpahkan ke aparat hukum. Jadi, kase pasti jo, kase pulang atau nyanda. Karena tinggal 30 hari lagi batas penyelesaian TGR,”  tuturnya. (cip)

KLIK JUGA: Sangadi Ambang II Diduga Sogok Operator Alat Berat

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.