Kepala BP2MI dan Gubernur Sulut Teken MoU Perlindungan Pekerja Migran Sulut

0
21
Foto bersama Kepala BP2MI dan Gubernur Sulut dengan Forkopimda. (Foto : Istimewa)

KLIK24.ID, MANADO – Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), gelar Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) sekaligus penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Utara (sulut) Jumat (15/7/2022).

Kegiatan tersebut bertujuan, untuk memperkuat kerjasama kemitraan untukPelindungan Pekerja Migran Indonesia asal Sulut.

Kegiatan bertempat di gedung Mapalus Kantor Gubernur Sulut, dihadiri Kepala BP2MI Benny Rhamdani didampingi jajaran pimpinan tinggi Madya dan Pratama di BP2MI.

Selain itu, kegiatan ini juga dihadiri Gubernur Sulut, Olly Dondokambey, bupati dan walikota se-Sulut.

Mengawali sambutannya, Gubernur Sulut Olly Dondokambey menyampaikan, apresiasinya kepada Kepala BP2MI Benny Rhamdani yang telah mengorganisir pelaksanaan Rakortas dengan Pemprov Sulut.

“Atas nama pemerintah, saya menyampaikan apresiasi serta rasa terima kasih kepada Kepala BP2MI Pak Benny Rhamdani, karena telah mengadakan Rakortas dengan Pempriv Sulut. Untuk mendorong pemerintah lembaga terkait b? agar mampu menjamin hak, kesempatan dan memberikan perlindungan bagi setiap pekerja migran,” ucap Olly.

Olly juga mengatakan, kerjasama yang terjalin antara pemerintah pusat dan daerah akan memberikan dampak yang positif bagi kedua belah pihak, lebih khususnya bagi warga Sulut.

“Sulawesi Utara memiliki banyak warga yang bekerja di Jepang, Belanda, Amerika dan masih banyak lagi. Dengan adanya kerjasama dan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah yang dalam hal ini BP2MI dan Pemprov Sulut. Tentunya akan berdampak positif bagi warga Sulut yang bekerja di luar negeri,” tegas Olly.

Dikesempatan yang sama, Kepala BP2MI, Benny Rhamdhani menyampaikan, bahwa UU Nomor 18 Tahun 2017 adalah UU yang sangat revolusioner dan progresif.

“Dikatakan demikian, karena menunjukkan keberpihakan ideologis negara kepada para pekerja migran Indonesia. Kemudian berbagai bentuk perlindungan bagi pekerja migran Indonesia yang dikuatkan dalam UU ini lalu kehadiran negara dalam memberikan pelayanan terbaik dalam berbagai bentuk fasilitas yang dimandatkan melalui UU Nomor 18 Tahun 2017,” ucap Benny.

Selanjutnya Benny juga menyampaikan, perlindungan penuh oleh pemerintah pusat terhadap seluruh pekerja migran.

“Perlindungan kepada Pekerja Migran Indonesia adalah tanggung jawab pemerintah pusat dan daerah, seperti tercantum dalam UU nomor 18 Tahun 2017. Dimana pemerintah pusat dan daerah memiliki tugas dan tanggung untuk memberikan pelindungan kepada Pekerja Migran Indonesia. Artinya negara wajib hadir sebagai garda terdepan untuk melayani dan melindungi para pahlawan devisa kita,” ujarnya.

Sementara itu, Hendra Makalalag selaku Kepala BP2MI Sulut menambahkan, penandatanganan MoU hari ini merupakan bukti komitmen serius dari pemerintah Provinsi Sulut.

“Kami selaku perpanjangan tangan dari BP2MI di daerah, merasa sangat senang karena hari ini secara resmi BP2MI dan Pemprov Sulut menandatangani MoU pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Artinya Pemprov Sulut sudah menunjukkan komitmennya untuk melaksanakan amanat UU Nomor 18 Tahun 2017. Apalagi kami boleh berbangga hati karena dari 13 Provinsi yang sudah melaksanakan MoU dengan BP2MI, sekitar 75% Pemerintah Kabupaten/Kota dari provinsi Sulawesi Utara sudah menandatangani Nota Kesepahaman dengan BP2MI” jelas Hendra.

Kepala BP2MI Sulut menyampaikan, pihaknya memberikan apresiasi kepada Pemprov Sulut atas dukungan dengan membangun BLKLN serta menyediakan fasilitas untuk tes bahasa Jepang, maupun sarana rumah sakit untuk pemeriksaan kesehatan bagi calon pekerja migran Sulut. (DM)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.