Diskusi Publik, PDNA Boltim Kupas Soal Demokrasi dan Eksistensi Perempuan di Ruang Publik

0
32

KLIK24.ID, BOLTIM – Pimpinan Daerah Nasyiatul Aisyiyah (PDNA) Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim), Sulawesi Utara (Sulut) menggelar diskusi publik bertemakan demokrasi dan eksistensi perempuan di ruang publik, Minggu (20/3).

Diskusi publik via zoom kali ini, diikuti sejumlah narasumber yakni, Ketua Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah (PDPM) Boltim, Ramadan Mamangge dan Direktur Komunitas Filsuf Muda (KoFimu) Visi Nusantara (Vinus), Abdul Kadir Tulusang serta Koordinator Nasional (Kornas) Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR), Nurlina Dian Paramita.

Selain itu, kegiatan ini juga diikuti Ketua PDNA Boltim, Fadlun Wakid sekaligus pengantar diskusi dan Ketua PCPM Kotabunan Mufid Noyo sebagai Moderator.

Melalui pengantar diskusi, Ketua PDNA Boltim, Fadlun Wakid mengatakan, tema kegiatan diskusi publik kali ini sangat penting untuk membedah masalah-masalah yang menjadi hambatan ruang gerak kaum perempuan dalam peradaban.

“Kita tau bersama bahwa, kaum perempuan mempunyai peran penting dalam sendi-sendi kehidupan, termasuk eksistensi pengambil keputusan dalam ruang publik. Tak sedikit kaum perempuan mememiliki peran cukup strategis dalam segala bidang. Baik dalam politik, sosial maupun ekonomi,” terang Fadlun.

Sehingga menurutnya, diskusi yang dilaksanakan PDNA Boltim bukan hanya seremonial melainkan bisa memunculkan konsep-konsep yang lahir dari pemantik maupun peserta diskusi. “Bukan hanya bermanfaat bagi perserikatan saja. Melainkan, berdampak luas demi kepentingan publik. Ruang diskusi yang multi konsep pergerakan menjadi solusi, khususnya untuk eksistensi kaum perempuan,” ujar Wakid.

Senada hal itu, Kornas JPPR, Nurlina Dian Paramita mengungkap, ere reformasi memberikan ruang yang luas bagi kaum perempuan dalam mengembangkan gagasan.

“Saat ini perempuan mempunyai peran semua bidang baik itu politik, ekonomi maupun sosial. Namun, kembali lagi kepada masing-masing. Perempuan harus mampu mengukur dan meningkatkan kualitas dibidangnya agar mampu bersaing di era persaingan yang semakin ketat,” jelas Kornas JPPR.

Sementara itu, Direktur KoFimu Vinus, Abdul K Tulusang menambahkan, kedudukan perempuan di era demokrasi mempunyai posisi yang cukup strategis. Namun, kembali lagi dalam konteks kualitas yang bersangkutan. Tuntutan kemampuan tidak hanya sebatas ilmu pengetahuan lewat pendidikan formal namun gebrakan dan konsep menjadi poin penting.

Apalagi kaum perempuan yang berani masuk dalam ruang politik dengan persaingan semakin ketat. Demokrasi ialah sistem pemerintahan diselenggarakan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.

“Namun Demokrasi memiliki kelemahan. Pertama, sistem yang rapuh. Demokrasi menyatakan bahwa segala sesuatu harus di dasarkan pada kesepakatan masyarakat.
Prinsip ini sebenarnya tidak akan pernah menciptakan sistem sosial yang kuat dan stabil, sebab berlakunya prinsip: sesuatu yang diperoleh dengan kesepakatan, dengan mudahnya dibatalkan atas dasar kesepakatan juga,” urai Mantan DPP IMM ini.

Kemudian menurutnya, Absurditas daur ulang.
Secara logika, demokrasi diciptakan Daur yang absrud. “Bahwa demokrasi itu merupakan prinsip yang menyatakan sesuatu itu hanya dianggap sebagai kebenaran ketika ada kesepakatan. Pertanyaannya: dari mana kita bisa menetapkan kebenaran prinsip demokrasi itu sendiri? Sebab formula prinsip demokrasi itu sendiri tidak diperoleh lewat kesepakatan. Lalu bagaimana jika sebuah masyarakat sepakat untuk menolak Demokrasi,” tegas Alumnus Sekolah Tinggi Filsafat Islam (STFI) SADRA.

Terpisah, Ketua PDPM Boltim, Ramadan Mamangge mengungkap, negara memberikan ruang bagi perempuan. Misalnya, dalam kontestasi politik Pemilihan Legislatif (Pileg) setiap partai peserta harus mengajukan calon setiap tingkatan pemilu minimal 30 persen keterwakilan perempuan dari total peserta.

“Dalam pasal 65 ayat satu Undang-Undang (UU) Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu DPR, DPD dan DPRD menyatakan, setiap partai politik peserta pemilu dapat mengajukan calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota untuk setiap daerah pemilihan dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30 persen,” jelas Ramadan.

Sekadar diketahui, diskusi publik juga diikuti sejumlah kader Muhammadiyah. (dim)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.