Kartu Kredit Pemerintah Pada Masa Pandemi di Kotamobagu

0
137
Andy Haholongan (Kepala Seksi Pencairan Dana dan Manajemen Satker KPPN Kotamobagu)

Klik24.id, KOTAMOBAGU – Pertama kali masyarakat yang terkonfirmasi positif Covid-19 terjadi pada tanggal 2 Maret 2020. Kasus pertama ini berlokasi di Jakarta sebagai Ibukota Negara Indonesia. Penyebarannya beberapa bulan terakhir mengalami peningkatan yang sangat luas. Hal ini terlihat dari hampir seluruh wilayah Indonesia terdapat warga atau masyarakatnya yang terkonfirmasi positif.

Penyebaran Covid-19 di Indonesia, tidak hanya tersebar di daerah perkotaan saja, namun sudah sampai ke desa. Sehingga beberapa daerah baik itu secara regional Provinsi, Kabupaten, hingga Kecamatan sudah di zonasikan yaitu merah dan hijau. Kabupaten-kabupaten yang berada di wilayah kerja KPPN Kotamobagu juga terkena dampak dari penyebaran tersebut.

Satuan kerja di wilayah KPPN Kotamobagu sudah menggunakan Kartu Kredit Pemerintah. Di tengah pandemi yang melanda, penggunaan kartu kredit pemerintah juga ikut terdampak. Kartu Kredit Pemerintah diharapkan dapat membantu satuan kerja di dalam pelaksanaan anggaran agar lebih mudah, efisien dan efektif. Pemakaian Kartu Kredit Pemerintah dilaksanakan secara transparan dan bertanggungjawab karena berbeda dengan kartu kredit yang digunakan secara perorangan. Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) di masa pandemi ini turut membantu pemerintah di dalam pengurangan penggunaan uang tunai saat bertransaksi.

Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah sudah diatur di dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 196/PMK.05/2018 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah. Peraturan ini menjadi dasar yang dapat digunakan oleh satuan kerja untuk mengimplementasikan pembayaran dan penggunaan Kartu Kredit Pemerintah secara penuh.

Tujuan dari penggunaan Kartu Kredit Pemerintah yang ingin dicapai oleh pemerintah adalah untuk meminimalisasi penggunaan uang tunai dalam transaksi keuangan negara, meningkatkan keamanan dalam bertransaksi, mengrangi potensi fraud dari transaksi secara tunai, dan mengurangi cost of fund / idle cash dari penggunaan Uang Persediaan.

PMK tersebut juga mengatur tentang perubahan pola pelaksanaan anggaran satuan kerja terutaman di dalam penggunaan Uang Persediaan yang dikelola oleh satuan kerja. Sekarang ini satuan kerja tidak hanya mengelola Uang Persediaan Tunai saja. Proporsi Uang Persediaan terdiri dari Uang Persediaan Tunai dan Uang Persediaan Kartu Kredit Pemerintah. Dimana proporsi Uang Persediaan menjadi terbagi atas porporsi tunai dan proporsi kartu kredit pemerintah.

Kartu Kredit Pemerintah merupakan alat pembayaran dengan menggunakan kartu yang dapat digunakan satuan kerja untuk melakukan pembayaran atas transaksi belanja negara yang dapat dibebankan pada APBN. Dalam hal ini kewajiban pembayaran pemegang kartu dipenuhi terlebih dahulu oleh Bank Penerbit Kartu Kredit Pemerintah.

Oleh karena itu sebelum satuan kerja dapat menggunakan Kartu Kredit Pemerintah tersebut, satuan kerja harus terlebih dahulu melunasi kewajiban pembayaran berdasarkan waktu yang disepakati. Untuk pelunasan/pembayaran tagihan secara sekaligus setelah dilakukan verifikasi rincian tagihan. Pemanfaatan Kartu Kredit Pemerintah ini merupakan upaya Direktorat Jenderal Perbendaharaan melakukan simplifikasi dan modernisasi dalam rangka memperbaiki, menyempurnakan, dan menyederhanakan pelaksanaan anggaran.

Penggunaan kartu kredit pemerintah oleh satuan kerja di wilayah Kotamobagu sudah berjalan dari tahun 2019. Hal ini sejalan dengan sudah diterbitkannya PMK nomor 196/PMK.05/2018. Di awal tahun penggunaan Kartu Kredit Pemerintah di wilayah Kotamobagu telah terbayarkan sebesar 164.874.454 rupiah. Jumlah satuan kerja yang menggunakan Kartu Kredit Pemerintan di tahun 2019 sebanyak 5 satuan kerja.

Di masa pandemi Covid-19 pada tahun 2020, terjadi peningkatan jumlah satuan kerja yang menggunakan Kartu Kredit Pemerintah menjadi 8 satuan kerja. Peningkatan jumlah satuan kerja ini diikuti pula dengan peningkatan nilai transaksi Kartu Kredit Pemerintah menjadi 278.966.437 rupiah.

Untuk di tahun 2021 ini, satker yang menggunakan Kartu Kredit Pemerintah mengalami penurunan jumlah menjadi 4 satker. Untuk nilai transaksi yang menggunakan Kartu Kredit Pemerintah sampai saat ini sudah mencapai 258.520.106 rupiah.

Penggunaan kartu kredit pemerintah dinilai oleh satuan kerja memiliki beberapa keunggulan di dalamnya seperti proses pembayaran menjadi lebih efisien dan lebih cepat, pelaksanaan pengelolaan anggaran lebih akuntabel dan transparan. Penggunaan kartu kredit pemerintah menghasilkan kemudahan kepada satuan kerja di dalam melakukan pembayaran pembelian barang-barang dan jasa yang dibutuhkan di dalam menjalankan operasi perkantoran.

Di dalam pelaksanaannya, kartu kredit pemerintah dapat digunakan secara langsung melalui mesin EDC yang ada pada toko tempat satuan kerja berbelanja ataupun juga dapat digunakan secara online dimana saja dan kapan saja. Dengan kemudahan seperti itu, satuan kerja mulai menggunakan kartu kredit secara online

Di dalam pelaksanaan penggunaan Kartu Kredit Pemerintah masih memiliki sebuah tantangan yaitu masih sedikitnya merchat yang dapat menerima Kartu Kredit Pemerintah. Hal ini menjadi sebuah tantangan yang dapat ditemukan cara untuk mengatasinya. Kerjasama antara bank penerbit kartu kredit pemerintah dengan merchat yang belum bekerjasama dapat segera dilaksanakan supaya lebih banyak merchant yang bisa menerima pembayaran menggunakan kartu kredit pemerintah.

Kartu Kredit Pemerintah merupakan salah satu upaya Direktorat Jenderal Perbendaharaan melakukan simplifikasi dan modernisasi pelaksanaan anggaran dan juga upaya untuk memperbaiki, menyempurnakan, dan menyederhanakan pelaksanaan anggaran. Dengan Kartu Kredit Pemerintah, satuan kerja dibantu dalam memudahkan pembayaran yang menggunakan dana APBN. Para merchant dan bank penerbit kartu kredit pemerintah mendapatkan keuntungan dari potensi pasar yang besar dari anggaran pemerintah yang didapatkan oleh satuan kerja di wilayah Kotamobagu dan kabupaten yang ada di sekitarnya.

Pandemi Covid-19 ini juga memberikan suatu perubahan di dalam perilaku satuan kerja di dalam penggunaan kartu kredit pemerintah. Peningkatan di dalam jumlah satuan kerja yang menggunakan kartu kredit pemerintah dan peningkatan dalam nilai transaksi yang menggunakan kartu kredit pemerintah dari masa sebelum pandemi dengan masa pandemi mengindikasikan bahwa kartu kredit pemerintah menjadi suatu metode pembayaran baru yang dipilih oleh satuan kerja di dalam program simplikasi dan modernisasi pelaksaaan anggaran.

Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah dapat membantu perputaran dan pertumbuhan ekonomi, kususnya di masa pandemi Covid-19. Kerjasama yang baik antara pemerintah dan bank diharapkan akan membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang terimbas oleh pandemi ini. (*)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.