Eks Kadus Desa Bongkudai Pertanyakan Sisa Gaji

0
14
Foto : Ilustrasi/net

Klik24.id, BOLTIM – Sudah jatuh tertimpa tangga pula. Pepatah usang ini disematkan kepada empat eks Kepala Dusun (Kadus) Desa Bongkudai, Kecamatan Modayag Barat. Sudah dipecat, hak para mantan aparat desa enggan dibayarkan pemerintah desa setempat.

Polemik ini berawal, pemberhetian yang dinilai sepihak oleh Penjabat (Pj) Sangadi Asral Mamonto, kepada empat kadus pada September, lalu.

Seperti diungkapkan, salah satu eks Kadus yang dipecat, SM. Kepada media ini, SM menceritakan kronologis kejadiannya, bermula Kepala urusan (Kaur) Pemerintahan Desa, Hanafi Mamonto, datangi SM sekira pukul 21.00 WITA, Minggu (19/9). Hanafi memberitahu jika SM wajib menghadiri rapat evaluasi pajak di kantor desa.

Meski sudah menaruh curiga, SM tetap memenuhi undangan rapat evaluasi tersebut. Setibanya di kantor desa, rekan-rekan SM sudah berada di lokasi pelaksanaan rapat.

“Saya mulai curiga, makanya setelah proses evaluasi pajak selesai saya lansung pulang, karena takut nanti emosi saya akan terpancing,” ungkap SM.

Sementara itu, dua eks kadus lainnya, FM dan EP menambahkan, saat rapat evaluasi tersebut empat kadus sudah diberhentikan oleh Pj Asral Mamonto. Namun anehnya, Surat Keputusan (SK) pemberhentian akan diberikan asalkan yang bersangkutan harus membuat surat pengunduran diri.

Sebenarnya kalu cuma kita, ngoni tetap mokarja sama sama deng kita, karena kita tau ngoni pe karja bagus, cuma tekanan pa kita lewat telepone deng WhatsApp (WA), deng ngoni sotau itu,” ungkap FM dan EP, mengutip penyampaian Pj Sangadi, kala itu.

Mengetahui penjelasan Pj Sangadi Asral Mamonto, eks kadus menilai jika keputusan pemecatan syarat tekanan dari pihak lain di luar pemerintahan desa. “Jika mendengar alasan Pj sangadi saat itu, kami menduga ini karena tekanan dari pihak lain, sehingga sangadi memberhentikan kami.

Penghentian tanpa adanya selembar surat. Belum juga, honor satu bulan Rp1,7 juta, belum dibayarkan. Pemerintah desa beralasan sudah tidak aktif, karena sudah ada yang mengganti posisi kadus. Esok harinya tanggal 20 September, sudah ada kadus yang menggantikan kami,” urai EP.

Sejumlah upaya dilakukan eks kadus, demi mendapatkan hak yang belum dibayarkan pemerintah desa namun selalu kandas.

“Kita sudah sering menghubungi Pj Sangadi Asral kala itu, namun tidak pernah ditanggapi, kalau benar SK pemecatan terhitung dari tgl 10 September 2021, kenapa harus disampaikan pada tanggal 19 September. Dan gaji tidak lagi dibayarkan, bagaimana kita masih aktif kerja kalau penggantinya sudah ada,” singgung FM.

Menanggapi hal ini, Camat Modayag Asral Mamonto menampik, jika keputusan pemberhentian kadus dilatari tekanan dari pihak lain. Menurutnya, keputusan yang dipilih sudah sesuai prosedur lantaran empat eks kadus tidak lagi bekerja sesuai Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) di desa.

Mo undang rapat pestengah mati, mosuruh tagi pajak paling dalam satu minggu cuma Rp200 sampai Rp300 ribu, dan masih banyak lagi yang nyanda’ beres,” jelas Asral mantan Pj Sangadi Bongkudai.

Disinggung soal gaji September yang belum dibayarkan. Asral mengatakan, pihaknya tidak bisa membayarkan gaji September lantaran melanggar aturan, harus sesuai tanggal SK pemberhentian.

“SK pemberhentian terhitung tanggal 10 September, makanya tidak mungkin dibayarkan karena melanggar aturan, kecuali diatas tanggal 15,” jelasnya.

Ia menjelaskan, dirinya dan Sekretaris desa (Sekdes) berinisiatif membayar gaji dua eks kadus. Solusinya, dibayarkan dihitung sesuai hari kerja sebab sudah ada pengganti di atas tanggal 20 September.

Namun, dua eks kadus tetap menuntut gaji sepenuhnya dan hal itu berlaku juga bagi eks kadus yang lain. “Akhirnya saya putuskan tidak perlu membayar sisa gaji yang ada. Biar dilaporkan kemana saja saya siap menghadapinya. Tambah lagi yang bersangkutan banyak membuat status di medsos, lalu bergabung dengan aparat yang sudah non aktif,” tegasnya.

Ia menambahkan, pemecatan sengaja tidak diberitahukan lebih cepat lantaran eks kadus belum memasukan data.

“Sengaja kita belum sampaikan pemecatan tanggal 9 September, supaya dorang masih mokase itu data, karena data laeng dorang masih simpang. Padahal, itu dorang pe tanggungjawab dari bulan Mei,” tutupnya.

Terpisah, Inspektorat Daerah, Moh Yamin Abdjul mengatakan, SK lama sudah tidak berlaku pada bulan tersebut lantaran sudah ada SK aparat desa yang baru tertanggal 10 September. SK tersebut tidak dilampirkan dalam laporan pengaduan. “Untuk jelasnya dapat dikonfirmasi ke Camat Modayag, mantan Pj Sangadi Bongkudai,” singkatnya. (tr-02)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.