Hakikat RUU HKPD Bagi Pembangunan Daerah

0
24
Daru Sigit Sulistyanto, S.E. (Kepala Seksi Verifikasi, Akutansi, dan Kepatuhan Internal Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Kotamobagu)

PEMERINTAH mengharapkan pembangunan dapat merata di seluruh wilayah Indonesia. Akan tetapi terdapat banyak faktor yang menjadi kendala kurangnya pemerataan pembangunan, antara lain sumber daya alam dan akses yang dapat menjangkau ke seluruh wilayah Indonesia. Daerah dengan kekayaan sumber alam yang berlimpah akan berpotensi memiliki Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang besar sehingga mempunyai alokasi anggaran yang mampu menyokong pembangunan daerahnya. Sementara daerah dengan akses yang memadai akan lebih mudah berinteraksi dengan daerah lainnya sehingga dapat memicu peningkatan kegiatan ekonomi masyarakat.

Anggaran Pembangunan

Dalam rangka menyeimbangkan anggaran pembangunan di daerah, Pemerintah Pusat mengalokasikan dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) bagi seluruh provinsi di Indonesia. Dana transfer tersebut dapat dimanfaatkan untuk membangun fasilitas penting seperti rumah sakit, sekolah, pelayanan kesehatan, serta ketahanan pangan yang dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat. Dengan dukungan kinerja pemerintah daerah diharapkan dana TKDD dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah. Porsi TKDD mencapai 40% dari penerimaan negara, maka penggunaan dan hasilnya harus semakin baik dan efektif. Dalam 2 dasawarsa terakhir, anggaran TKDD (sebagai konsekuensi desentralisasi fiskal) meningkat terus, namun belum diikuti dengan lompatan perbaikan kesejahteraan masyarakat yang signifikan.

Setiap daerah memiliki kesempatan yang relatif sama untuk meningkatkan pelayanan dan pembangunan di daerahnya. TKDD dapat dikatakan telah berhasil mengurangi ketimpangan pendanaan antar daerah, hal tersebut dilihat berdasarkan perhitungan Indeks Theil maupun Indeks Williamson dalam periode 5 tahun terakhir yang semakin menurun.

Meskipun angka ketimpangan pendanaan antar daerah cenderung menurun, namun saat ini masih terdapat beberapa daerah yang masih tertinggal. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2020, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) secara Nasional mencapai 71,94%. Daerah dengan IPM tertinggi adalah Kota Yogyakarta (86,61%), sedangkan terendah adalah Kabupaten Nduga (31,55%). Sedangkan jika dilihat dari jumlah penduduk miskin, secara Nasional mencapai 10,19%. Capaian tertinggi adalah Kota Tanggerang Selatan (1,68%) sedangkan terendah adalah Kabupaten Deiyai (41,75%).

Kendala Pembangunan

Terdapat beberapa penyebab masih belum optimalnya pembangunan di daerah antara lain TKDD belum dimanfaatkan secara optimal, yakni masih terdapat daerah yang mempunyai pola belanja daerah yang cenderung untuk belanja aparatur sedangkan belanja publik yang bersifat produktif masih rendah. Seperti belanja infrastruktur publik yang cenderung masih rendah, sehingga belum memadai untuk mengungkit perbaikan layanan dan pertumbuhan ekonomi daerah. Selain hal tersebut, faktor penghambat pembangunan daerah adalah realisasi belanja daerah yang dirasa lambat, sehingga dana idle Pemerintah Daerah pada perbankan relatif tinggi. Pada bulan Mei 2021, posisi simpanan Pemda Rp.172,55 triliun naik 4,2% dari tahun 2020 pada periode yang sama. Saldo rata-rata diakhir tahun selama 3 tahun terakhir mencapai Rp.96 triliun.

Kondisi saat ini di daerah terkait dengan pelaksanaan pembangunan adalah jumlah jenis program dan kegiatan yang terlalu banyak, sehingga belanja APBD menjadi tidak fokus dan kurang efektif dalam membenahi pelayanan dan pembangunan di daerah. Sebagai contoh, pada TA 2019 jumlah jenis program mencapai 29.623 program, sedangkan jumlah jenis kegiatan mencapai 263.135 kegiatan. Banyaknya variasi jenis program dan kegiatan menyebabkan sulitnya sinkronisasi pembangunan di daerah, antar daerah, serta antara pusat dan daerah. Perlu adanya standarisasi jenis program dan kegiatan di setiap daerah, sehingga akan memudahkan koordinasi dan sinkronisasinya.

Selain itu, sinergi dan harmonisasi gerak langkah APBN dan APBD belum optimal, sehingga perlu untuk diperkuat, antara lain :

Fungsi Stabilisasi Belum Optimal

Kebijakan countercyclical belum berjalan optimal di daerah, misalnya realisasi belanja penanganan Covid-19 belum optimal pada tahun 2020 (kesehatan 66,4%, perlinsos 67,6%, pemulihan ekonomi 53,3%).

Program Pusat-Daerah Belum Sinkron

Program prioritas terkendala karena belum terlalu didukung oleh pemerintah daerah untuk merealisasikan program pendukungnya. Program Nasional dan Paket Ekonomi Belum Berjalan Di Daerah.

Upaya penguatan UMKM yang didesain pemerintah, antara lain melalui KUR dan UMi, belum secara optimal diadopsi oleh pemerintah daerah dalam program kewirausahaan di daerah.

Paket kebijakan ekonomi untuk mendorong investasi real estate (Paket Kebijakan Ekonomi XI) melalui penurunan tarif BPHTB belum diimplementasikan oleh pemda.

Upaya Pemerintah

Untuk mewujudkan pembangunan daerah yang berkesinambungan dibutuhkan sinergi dan harmonisasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat diharapkan dapat terwujud dengan menciptakan alokasi sumber daya nasional yang efektif dan efisien melalui Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Saat ini Pemerintah sedang menyusun Rancangan Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (RUU-HKPD). Terdapat empat pilar tujuan dari dirumuskannya UU-HKPD yakni: (1) Meminimumkan ketimpangan vertikal dan horizontal; (2) Harmonisasi belanja pemerintah pusat dan belanja pemerintah daerah; (3) Meningkatkan kualitas belanja daerah; dan (4) Menguatkan sistem perpajakan daerah.

Dalam rangka mengurangi ketimpangan dan mendorong perbaikan kualitas belanja yang efisien dan efektif, Pemerintah Pusat akan melakukan re-desain pengelolaan dana transfer ke daerah yang berbasis kinerja. Alokasi anggaran TKDD digunakan berdasarkan basis kinerja daerah, dilaksanakan sesuai dengan RPJMN/RPJMD dan prioritas nasional serta target kinerja daerah dalam pencapaian layanan publik. Pemerintah juga dapat memberikan insentif fiskal bagi Pemerintah Daerah yang memiliki kinerja baik dalam memberikan layanan publik.

Sejalan dengan usaha Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah diharapkan dapat melakukan penguatan efisiensi dan disiplin belanja daerah untuk mendorong belanja yang berkualitas. Sebagai contoh, standar tunjangan kinerja dan honorarium di daerah sangat bervariasi, dan cenderung lebih tinggi dari standar pusat, sehingga belanja tidak efisien dan produktif. Penguatan efisiensi dan disiplin belanja daerah, antara lain dapat dilakukan dengan cara : Penganggaran Belanja Daerah, Simplifikasi dan Sinkronisasi Program Daerah, Standarisasi Belanja Daerah, SiLPA Berbasis Kinerja, Pedoman Belanja Daerah, Pemenuhan Mandatory Spending, Pengendalian Belanja Aparatur, Penguatan Belanja Infrastruktur, Pengawasan APBD dan Kualitas SDM. Selain hal itu Pemerintah Daerah juga diharapkan dapat melakukan perubahan kebijakan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD). Kebijakan PDRD yang diarahkan untuk mendukung peningkatan pendapatan daerah dengan tetap menjaga akses masyarakat terhadap layanan dasar wajib dan kemudahan berusaha. Sistem closed list yang disertai perluasan kewenangan dan basis PDRD dalan UU No.28/2009, telah mampu meningkatkan penerimaan PDRD dengan tetap menjaga perekonomian daerah. Perkembangan saat ini adalah perpajakan daerah sedikit membaik, namun belum signifikan. Rasio perpajakan daerah (local taxing ratio) masih relatif rendah, sehingga perlu penguatan dengan tetap menjaga ekosistem berusaha yang kondusif. Jenis pajak daerah dan retribusi daerah saat ini juga masih terlalu banyak, sehingga perlu adanya simplifikasi agar lebih efisien. Selain itu yang menjadi tantangan lainnya adalah proses administrasi dan pengawasan yang masih lemah, di mana struktur PDRD belum optimal sehingga meningkatkan compliance dan administration cost, selain basis pemungutan PDRD yang terbatas.

Selain bersinergi dengan Pemerintah Pusat, untuk meningkatkan pendanaan daerah guna akselerasi penyediaan infrastruktur dan program prioritas, Pemerintah Daerah juga dapat bersinergi dengan pihak Swasta serta BUMN/BUMD. Dengan bersinergi dengan pihak Swasta atau BUMN/BUMD, Pemerintah Daerah harus tetap memperhatikan pengendalian defisit dan pembiayaan utang APBD. Telah ditetapkan bahwa batas maksimum kumulatif defisit APBN dan APBD yang dibiayai dari Pembiayaan Utang Daerah adalah 3% dari perkiraan Produk Domestik Bruto (PDB). Sementara jumlah kumulatif maksimum pinjaman Pemerintah dan Pembiayaan Utang Daerah adalah 60% dari perkiraan PDB. Selain itu daerah juga diharapkan dapat mengoptimalkan akses pembiayaan alternatif untuk mendanai kebutuhan pembangunan daerah.

Secara garis besar RUU-HKPD diformulasikan untuk mengatur hak dan kewajiban keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan secara adil, transparan, akuntabel dan selaras berdasarkan undang-undang. Adapun usulan perubahan dalam RUU HKPD ini yaitu lebih memberikan kepastian kepada daerah terkait alokasi dana, formulasi, dan penggunaannya, yang meliputi Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana Desa (DD), maupun Dana Otonomi Khusus dan Dana Keistimewaan.

Diharapkan dengan dirumuskannya RUU-HKPD, pengelolaan APBN dan APBD dapat bersinergi sehingga mewujudkan pemerataan layanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di seluruh pelosok Negara Kesatuan Republik Indonesia sehingga cita-cita menjadikan Indonesia negara maju yang adil dan sejahtera pada tahun 2045 dapat terwujud. (*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.