Dinilai Ingkar Janji, PT ASA Abaikan Tuntutan Warga Lingkar Tambang

0
393
TAMBANG : Dusun Lima, Desa Kotabunan, menjadi salah satu lokasi aktivitas pertambangan PT ASA. (F : Istimewa)

BOLTIM – Perseroan Terbatas (PT) Arafura Surya Alam (ASA), terkesan mengabaikan 11 poin tuntutan Aliansi Masyarakat Lingkaran Tambang (Malintang) yang disepakati bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Boltim saat Rapat Dengar Pendapat (RDP), Maret 2021, lalu.

Padahal melalui RDP digelar wakil rakyat, PT ASA menyanggupi permintaan masyarakat lingkar tambang. Namun, kesepakatan tersebut tidak ditindaklanjuti hingga saat ini.

Menurut, salah satu masyarakat lingkar tambang, Hendi Potabuga menyebutkan, diantara 11 poin tuntutan yakni kompensasi pembebasan lahan dan prioritas pekerja lokal di sembilan desa lingkar tambang, tak satu pun dipenuhi PT ASA.

“Kenyataannya justru berbeda. Perusahaan malah diam-diam melakukan negosiasi pembebasan lahan dengan harga yang beragam per meternya. Padahal, keuntungan yang akan mereka dapatkan, justru berpuluh kali lipat dari harga lahan,” katanya.

Baca Juga : Jatam: Melawan Mafia PETI di BMR Harus Tegas

Ia mengungkapkan, PT ASA menyerahkan urusan penyediaan tenaga kerja kepada salah satu perusahan di Manado. “Hal itu hanya akan memboyong lebih banyak tenaga kerja dari luar daerah, ketimbang memprioritaskan putra-putri daerah khususnya di sembilan desa lingkar tambang. Kami minta pihak PT ASA jangan mengabaikan poin tuntutan dari Malintang. Prioritaskan tenaga kerja di sembilan desa yang masuk wilayah lingkar tambang,” pintanya.

Sementara itu, Direktur Intelijen Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Lembaga Anti Korupsi Republik Indonesia (LAKRI), Andi J Riyadhi mengatakan,

Baca Juga : Sulit Dikendalikaan, Pertambangan Ilegal Potolo Sarang Mafia

“Sosialisasikan terlebih dahulu izin operasi PT ASA kepada masyarakat, jika perusahaan akan melaksanakan aktivitas tambang di lokasi Panang. Masyarakat berhak tau sejauh mana kelengkapan Adminstrasi dari pada PT ASA. Sampai hari ini masyarkat juga tidak dilibatkan dalam sosialisasi Analisis Dampak Lingkungan (Amdal). Dalam pembahasan dokumen Amdal wajib melibatkan masyarakat, LSM, Pers dan lain-lain,” terangnya.

Perusahaan wajib mensosialisasikan Amdal kepada masyarakat lingkar tambang, agar warga mengetahui aktivitas tambang maupun pengelolaan limbah oleh perusahaan. “Seperti, pembuangan tailingnya kemana, cara explotasinya bagaimana, cara produksinya bagaimana, apakah sistem openpit atau smelter. Ini perlu dilakukan agar semua jelas di masyarakat,” jelasnya.

Baca juga :Eksploitasi Ilegal Potolo, Komnas HAM: Terkesan Ada Pembiaran

Mirisnya lagi, penggunaan jalan negara oleh PT ASA selama ini secara gratis, kemudian tempat relokasi masyarakat Panang tidak jelas dna banyak persoalan yang selama ini tidak dituntaskan pihak perusahaan.

“Kiranya pemerintah mempertimbangkan lagi PT ASA yang mulai beroperasi. Saya meminta Kepada pemerintah kabupaten, provinsi dan pusat, turun ke Desa Kotabunan Induk dusun V Panang untuk melihat titik kordinat, layak atau tidaknya izin yang dikeluarkan selama ini. Kiranya pemerintah meninjau kembali izin PT ASA yang berada ditengah-tengah pemukiman atau lebih tepatnya dalam Desa Kotabunan Induk Dusun V Panang. Pemerintah harus membela masyarakat kecil,” kata Andy. (*/dim)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.