Eksploitasi Ilegal Potolo, Komnas HAM: Terkesan Ada Pembiaran

0
114
Gatot Ristanto (Kepala Biro Dukungan Penegakan HAM RI)

BOLMONG — Eksploitasi lahan besar-besaran secara ilegal di lokasi Potolo, Desa Tanoyan Selatan, Bolmong, oleh para penambang bakal menimbulkan masalah lingkungan.

Kondisi ini harusnya tidak bisa dipandang sebelah mata oleh pemerintah maupun penegak hukum. Bukan dilarang justru dibiarkan. Dampak aktivitas pertambangan ilegal kini mengancam masyarakat.

Bobby salah satu warga Kecamatan Lolayan mengungkapkan, pertambangan lokasi Potolo sangat berbahaya lantaran berada di perbatasan beberapa desa tetangga. Seperti Desa Tapa Aog, Abak, Tungoi dan Desa Bombanon. “Dampaknya sampai ke desa-desa tersebut,” kata dia.

Sementara itu, Komnas HAM melihat ada dugaan potensi pembiaran oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Sulut). Hal ini sebagaimana diutarakan Kepala Biro Dukungan Penegakan HAM RI Gatot Ristanto. “Justru saya melihat ada dugaan potensi pembiaran oleh pemerintah Provinsi,” kata Gatot, dengan raut wajah yang amat serius.

Dia pun mengungkapkan, berdasarkan hasil investigasi data para pekerja penambang saja belum valid, dari pemerintah desa. Harusnya kata Gatot, penambang dari luar, harus melapor kepada kepala desa 1×24 jam.

Meski begitu, Ia pun memberikan solusi kepada Pemkab Bolmong, seperti mengurus izin Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) maupun lokasi tambang lainnya yang berada di Bolaang Mongondow Raya (BMR).

“WPR sangat baik bila dilegalkan. Tapi, aktifitasnya perlu ada pengawasan ketat, agar tidak terjadi lagi korban PETI. Saya kira bila diawasi akan mengurangi kecelakaan terhadap para penambang, serta keselamatan penambang dapat terjamin,” ungkapnya.

Selain itu, Dinas Lingkungan Hidup dan ESDM tingkat kabupaten saling berkoordinasi dengan pemerintah provinsi, untuk melakukan pengawasan secara ketat. Sebab, penggunaan sianida dan merkuri oleh para penambang tidak diketahui berasal dari mana.

Padahal, resiko bahan berbahaya ini dapat merusak lingkungan yang dampaknya merugikan masyarakat setempat. “Kami lagi mencari informasi dari berbagai sumber soal bahan sianida dan merkuri yang begitu gampang ditemukan masyarakat. Biasanya barang tersebut dimiliki oleh orang-orang yang beragam kedok atau memiliki jaringan yang luas,” bebernya.

Pun demikian kata dia, pihaknya terus melakukan pemantauan terkait perkembangan masalah tambang emas. Sebab, tugas Komnas HAM hanya merekomendasikan kepada Presiden atas hasil peninjauan dilapangan.

“Secara teknis Kementerian yang terkait yang akan menindak lanjuti hasil rekomendasi. Tapi, kami akan terus mengawal rekomendasi yang diajukan kepada Presiden,” tuturnya. (cip)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.