KPK Tahan Bupati Talaud 20 Hari

0
95
Bupati Talaud, Sri Wahyumi Maria Manalip di gedung Merah Putih, KPK, usai diperiksa oleh penyidik KPK. Foto: Aprilandika Pratama/kumparan

KLIK24.ID – KPK menahan Bupati Kepulauan Talaud, Sri Wahyumi Maria Manalip. Penahanan dilakukan usai Sri menjalani pemeriksaan intensif sebagai tersangka di hadapan penyidik KPK. Penahanan terhadap Sri dilakukan untuk 20 hari di Rutan KPK.

“KPK menahan tersangka SWM (Sri Wahyumi Maria) untuk 20 hari ke depan di Rutan Cabang KPK di belakang gedung merah putih,” ujar juru bicara KPK Febri Diansyah saat dihubungi, Selasa (30/4).

Penahanan pun dilakukan KPK untuk dua tersangka lainnya yakni Benhur Lalenoh (Rutan Guntur) dan Bernard Hanafi Kalalo (Rutan KPK Gedung lama).

Sri yang merampungkan pemeriksaannya sekitar pukul 02.05 WIB membantah bahwa ia menerima suap. Sri bahkan menegaskan bahwa ia telah dituduh menerima suap.

KPK menduga ada fee 10% terkait proyek yang diterima Sri melalui Bernard sebagai orang kepercayaannya. Bernard bertugas mencari kontraktor yang dapat mengerjakan proyek dan bersedia memberikan fee 10% kepada Sri.

Bernard pun menawarkan kepada Benhur proyek di Kabupaten Talaud dan meminta fee 10% sebagai bagian dari fee 10% tersebut Benhur meminta Bernard memberikan barang barang mewah kepada Sri.

Pada pertengahan April, untuk pertama kalinya Benhur mengajak Bernard untuk diperkenalkan ke Sri. Beberapa hari kemudian berdasarkan perintah bupati melalui Benhur, Bernard diminta ikut ke Jakarta untuk mengikuti beberapa kegiatan Sri di Jakarta.

Terkait fee yang diharuskan oleh Sri, Benhur meminta Bernard memberi barang mewah mewah sebagai bagian dari imbalan sebesar 10%.

Barang dan uang yang diberikan diduga terkait dengan 2 proyek revitalisasi pasar di Kabupaten Kepulauan Talaud, yaitu Pasar Lirung dan Pasar Beo.

Dalam perkara ini, KPK pun mengidentifikasi adanya kode untuk menyamarkan permintaan fee dengan menggunakan kode DP Teknis.

Sebagai pihak yang diduga menerima suap, Sri dan Benhur disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Sementara selaku pemberi suap, Bernard dijerat Pasal 5 ayat 1 huruf a atau Pasal 5 ayat 1 huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

kumparan.com

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.