Bolmong Bentuk Tim Khusus Tangani Disiplin PNS

0
185
bupati bolmong saat mengambil sumpah pejabat di pemkab bolmong yang dimutasi

KLIK24.ID – Budaya disiplin di kalangan Pegawai Negeri Sipil (PNS) belum sepenuhnya dapat diterapkan dan dijalankan, meskipun telah dikeluarkan peraturan yang baru yakni, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 Tahun 2010 sebagai penganti PP Nomor 30 Tahun 1980 tentang disiplin PNS.

Masih banyaknya perilaku meyimpang yang dilakukan PNS terhadap hukum dan norma yang berlaku dalam bentuk sikap serta perilaku tidak patuh bahkan kurang tertib terhadap aturan yang telah ada, membuat Pemkab Bolmong mengambil tindakan yang tegas.

Untuk mengantisipasi PNS yang “bolos” atau datang ke kantor namun aspek pemenuhan jam kerja tidak tercapai, Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) akan membentuk tim operasi penegakan disiplin (TOP Disiplin). Hal ini sebagaimana diutarakan, Kepala BKPP Umarudin Amba melalui Kepala Bidang (Kabid) Disiplin Abdussalam Bonde, saat ditemuai diruang kerjanya. Kamis (21/3) kepada Harian Bolmong Raya.

Dikatakannya, TOP Disiplin sebagai bentuk tindaklanjut apa yang disampaikan pak Sekda beberapa waktu lalu tentang disiplin PNS. Dalam pembentukan TOP Disiplin ini, BKPP tidak sendiri tapi melibatkan Dinas Satpol-PP dalam operasi penindakan disiplin.

“Hasil dari tim operasi TOP Disipli akan dilaporkan kepada panglima ASN Bolmong, untuk ditindak lebih lanjut,” kata Abdussalam. Dia pun mengungkapkan, rencananya TOP Disiplin akan dilounching pada saat Hari Ulang Tahun (HUT) Kabupaten ke 65, yang akan digelar, Sabtu (23/3).

Dalam penegakan disiplin ini ungkap Adul sapaannya, tim TOP Disiplin tak pandang buluh. Justru penegakan disiplin akan dimulai dari atasan langsung masing-masing perangkat daerah. Untuk itu, Ia meminta Kepala Dinas maupun Badan dapat melakukan evaluasi terhadap kehadiran dan kinerja bawahannya. Sebab, jika tim TOP Disiplin melakukan inspeksi mendadak (Sidak), dan menemukan ada pelanggaran disiplin, maka sanksinya akan berdampak pada atasan langsung.

“Iya, sanksinya bisa berdampak pada atasan yang bersangkutan karena dianggap kesalahan pada atasan langsung,” bebernya.

Tambahnya, Bupati Yasti Soepredjo Mokoagow maupun Sekda Tahlis Gallang selalu mengingatkan bahkan menegaskan berulang-ulang kali soal disiplin PNS. Untuk itu, tim TOP Disiplin tak segan-segan dalam melakukan penindakan bagi PNS yang melakukan pelanggaran.

“Sanksi yang diberikan berjenjang sesuai tingkat pelanggaran yang dilakukan ASN. Rujukannya adalah PP 53 tahun 2010 tentang disiplin ASN. Sanksi ini harus diberikan agar ada efek jerah bagi ASN yang tak disiplin,”tuturnya. (CIP)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.