MENELUSURI JEJAK DEMOKRASI ELEKTORAL DI SULAWESI UTARA (Bag.6/habis)

0
DR. NUR HIDAYAT SARDINI, S.SOS, MSi

KENDATIPUN begitu, saya ingin menarik keadaan tersebut dengan logika sederhana saja. Bahwa dunia ekonomika mengenalkan kepada kita akan kategorisasi kebutuhan manusia
menurut hierarki tingkat kegentingannya (Category of human needs according to the hierarchy of degree of importance) meliputi kebutuhan primer, sekunder, dan tersuer. Bahwa setlap orang mengutamakan kebutuhan primer terleblh dahulu, daripada kebutuhan sekunder dan Iebih-lebih kebutuhan sekunder. Angka melek huruf merupakan lndlkator kedua dari komponen indeks pembangunan manusia, dan merupakan ukuran tertinggl dalam komponen indeks pembangunan manusia.

(3) Masa Reformasi (Pilkada).

Pada masa reformasi, Pilkada kali pertama digelar pada Juni 2005. Pilkada pada tahun itu digelar 8 (delapan) gelombang, yakni April, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, dan Desember.

Di level kabupaten, hari H Pemungutan suara digelar di Kota Jayapura dan Kabupten Tuban, sedangkan level provmsi digelar Pilkada (Pilgub) Provinsi Sulawesu Utara pada 20 Juni 2005.

Pilkada ini diikuti oleh (lima) Pasangan Calon (Paslon), yakni (1) Sinyo Harry Sarundayang dan Fredy Sualang; (2) AJ Sondakh dan Aryanti Baramuli; (3) Wenny Warouw dan Maharany Pua; (4) Ferry Tinggogoy dan Hamdi Paputungan; dan (5) Hengky Baramuli dan DP Togas.

Pilkada di level provinsi ini sudah barangpasti ditemui banyak kendala. Maklum pengalaman para penyelenggara Pemilu, peserta Pemilu, pemilih, dan para pemangku kepentingan Iainnya, belum merata.

Bertitik tolak dari latar belakang di atas, dapat menjadi modal dasar bagi masyarakat Provinsi Sulawesi Utara dalam menyelenggarakan Pilkada tahun 2020 ini. Sejarah masyarakat Sulawesi Utara menunjukkan kuatnya infrastruktur nilai-nilai kehidupan yang maju, baik di daratan maupun kepulauan.

Prinsip somahe kei kehage yang artinya bahwa gelombang adalah tantangan kehidupan, dan Si tou timou tumou tou yang artinya seorang manusia menjadi manusia dalam peranannya menghidupkan manusia lain, memerlihatkan kuatnya niIai-nilai kemajuan masyarakat dl provinsi inI.

Para Ieluhur masyarakat ini telah menunjukkan peran-peran sejarahnya dengan baik, dan mewariskan nilai-nilai tersebut kepada generasi-generasi setelahnya. Sejarah adalah guru kehidupan (historic magistra), dan dengan itu generasi kini dapat menjadikan sejarah sebagai kaca benggala untuk arah kehidupan yang Iebih baik pada masa-masa depan.

JeJak-jejak demokrasi elektoral, sebagalmana gambaran sekilas di atas, sudah selayaknya jadi pelajaran bagi para penyelenggara Pemilu untuk mencapal keberhasnan Pilkada tahun 2020 di provinsi ini.

Terlebih juga praktik demokrasi elektoral yang pernah digelar di smu “serba yang pertama.” Tldak saja Pemilu pada tahun-tahun 1919, Pemllu tahun 1951, namun juga Pilkada musim Pemilu kompetitif yang digelar pasca-reformasi.

Jika agenda-agenda demokrasi elektoral tersebut dupanlangkan daftarnya dengan tradisi model pemilihan Sinode Gereja Masehi Injili di Minahasa (GMIM), maka tradisi demokrasi elektoral masyarakat dl provinsi ini menghunjam kuat.

Dalam kaitan dengan Pemilu dan Pilkada yang pernah digelar di provinsi Ini berbilang puluhan atau bahkan ratusan kali, maka artinya tak ada Iagi hal-hal yang dapat menghalangi penyelenggaraan Pilkada tahun 2020 inI untuk berlangsung Luber dan Jurdil, demokratis, dan berintegritas. (min)

(penulis adalah mantan Ketua Bawaslu RI dan Anggota DKPP RI)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.