Desa Bungko Gelar Sosialisasi Pengawasan Keuangan

0

KLIK24.ID — Pemerintah Desa Bungko, Kecamatan Kotamobagu Selatan, Kotamobagu, Sabtu (16/11) kemarin, menggelar sosialisasi tentang pengawasan keuangan desa Bungko, yang diselenggarakan di kantor Desa Bungko.

Kepala Desa (Sangadi) Bungko Halid Makalalag mengatakan, kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan ini merupakan agenda wajib yang harus dilakukan oleh Pemerintah Desa (Pemdes) Bungko. Dimana, dalam sosialisasi tersebut dipaparkan materi tentang penggunaan dan pengelolaan  dana desa (Dandes) untuk tahun 2019. “Ini kegiatan sosialisasi dan evaluasi anggaran tahun 2019. Evaluasi yang dilakukan itu terkait penggunaan anggaran,” kata Halid, Sabtu (16/11) kemarin.

Menurutnya, kegiatan seperti ini sangat penting. Karena, ini merupakan salah satu bentuk dan langkah transparansi yang dilakukan oleh Pemerintah Desa (Pemdes) Bungko, kepada seluruh masyarakat Desa Bungko. “Kegiatan ini seputar pembuatan Spj, pelaksanaan kegiatan dan perbelanjaan. Dan ini sangat perlu. Ini dana masyarakat. Supaya masyarakat tahu. Supaya tidak ada kecurigaan dari masyarakat karena dana ini besar. Keterbukaan. Kalau kita tutupi dan tidak disampaikan, keingin tahuan masyarakat itu pasti ada,” ujarnya.

Ia berharap, dengan adanya kegiatan seperti ini, masyarakat akan semakin mengetahui tentang dana desa. Baik tata cara pengelolaannya sampai pada pertanggungjawabannya. “Ini akan berlanjut. Sebisa mungkin sosialisasi seperti ini ada. Baik pada pertemuan tingkat rt, rw, acara-acara atau hajat-hajat yang ada orang banyak,” pungkasnya.

Sementara itu, auditor Inspektorat Kotamobagu yang juga merupakan pemateri dalam kegiatan tersebut Susanto mengatakan, kegiatan yang dilaksanakan hari ini merupakan kegiatan yang sangat penting untuk dilakukan setiap desa. Supaya, dalam pengelolaan dana desa, panitia pelaksana kegiatan dapat melaksanakannya sesuai dengan aturan yang ada.

“Jadi kegiatan ini tentang pengawasan keuangan desa. Di permendagri nomor 20 tahun 2016, itu apip diberikan wewenang untuk pengawasan dan pembinaan dalam proses pengelolaan keuangan dana desa. Intinya ini bagaimana anggaran yang sudah di tetapkan dalam APBDes dilaksanakan sesuai aturan yang berlaku. Jangan sampai pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah,” tandasnya. (mg41)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.