Birokrasi di Bolmut (Bakal) Disederhanakan

0
PROGRAM : Bakal Melaksanakan Penyederhanaan Birokrasi. Tampak Kaban BKPP Bolmut Khristanto Nani Bersama Mendagri Tito Karnavian.
(Foto kiriman BKPP Bolmut)

 

KLIK24.ID- Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Bolmut Khristanto Nani menghadiri Rapat Kordinasi Nasional (Rakornas) 2020 program Sumber Daya Manusia (SDM) kepala BPSDM se Indonesia, Senin (24/2) kemarin.
Kegiatan yang dilaksanakan di Jakarta, bertempat di BPSDM Kemendagri ini mengambil tema “Sinkronisasi program pengembangan SDM aparatur dalam rangka mendukung visi dan misi presiden tahun 2020-2024”.
Kepala BPSDM Kemendagri, Drs Teguh Setiabudi, M.Pd dalam sambutannya mengatakan kegiatan rakornas akan dilaksanakan sampai besok. “Pada tahun 2019 kita berhasil melaksanakan berbagai kompetisi, kurang lebih dengan alumni berjumlah 26270 orang yang meliputi berbagai macam kompetisi,”ujarnya.
“Dalam era sekarang ini kita tidak akan pernah lepas dari era kolaborasi dan kerjasama. Oleh karena itu kita sudah menjalin kerjasama dengan berbagai pihak,”ungkap kepala BPSDM.
Lanjut Teguh, didalam era birokrasi 4.0 dalam era digital government. “Kita juga tidak akan mungkin meninggalkan bagaimana pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam berbagai program dan diklat,”jelasnya.
Sementara itu Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian saat membuka rakornas mengatakan kepada peserta selamat datang di Jakarta selamat datang di Kalibata.
Dalam sambutannya Mendagri mengingatkan kembali visi presiden Jokowi. “Kalau kita membaca lima visi bapak presiden yang  pertama adalah membangun sumber daya manusia yang unggul, kedua melanjutkan pembangunan Infrasruktur, ketiga melakukan penyederhanaan regulasi, ke empat penyederhanaan reformasi birokrasi, ke lima adalah merubah atau mentransformasi ekonomi dari berbasis sumber daya alam ke manufaktur dan jasa,”jelasnya.
Kepala BKPP Khristanto Nani disela-sela pelaksanaan Rakornas BPSDM 2020 mengatakan akan fokus pada tahapan penyederhanaan birokrasi pemerintah daerah yang proses identifikasinya berakhir pada 31 Maret 2020 oleh pemerintah pusat. “Saya akan minta bidang teknis untuk bangun koordinasi dengan Bagian Organisasi terkait hal ini”tegasnya.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.