BPJSTK Berikan Santunan Linmas Sinindian

0

KLIK24.ID -Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJSTK) Kotamobagu, kembali membuktikan komitmennya untuk memberikan perlindungan kepada setiap pekerja yang ada di Bolmong Raya, tak terkecuali para aparatur desa/kelurahan.

Senin (7/10), BPJSTK menyerahkan santunan berupa jaminan kematian (JKM) kepada keluarga (ahli waris) salah satu aparat kelurahan yang meninggal dunia. Peserta atas nama Djono Daeng Andi merupakan anggota Perlindungan Masyarakat (Linmas) Kelurahan Sinindian, Kecamatan Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu.

Menariknya santunan kematian tersebut diberikan kepada peserta yang baru resmi terdaftar pada tanggal 24 September 2019.

“Beliau (Almarhum) baru daftar tanggal 24 September, baru bayar iuran pertama, Rp5.400,-. Tetapi sesuai komitmen kami, santunan Jaminan Kematian (JKM) tetap diberikan kepada ahli waris,” kata Kepala BPJS Ketenagakerjaan Kotamobagu, melalui Account Representave Perintis Immanuel Butarbutar, Selasa (8/10).

Gerak cepat tersebut merupakan langkah kongkrit BPJSTK dalam menjalankan amanat Undang-undang (UU), yaitu UU Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan UU Ketenagakerjaan.

“Ini bukti nyata bahwa BPJSTK hadir untuk memberikan perlindungan jaminan sosial bagi seluruh pekerja yg ada di Indonesia, khususnya BMR,” ujarnya.

Dia menambahkan, terkait besaran iuran, perhitungannya telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“Pekerja swasta kan sudah pasti, dihitung minimal berdasarkan upah minimum provinsi (UMP) dan sesuai dengan upah sebenarnya jika diatas UMP. Non ASN/THL pun begitu, ada surat edaran Kemendagri. Telah ditegaskan juga dalam surat edaran Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) dan Surat Edaran Walikota Kotamobagu untuk mewajibkan kepesertaan THL Non ASN dan Aparat Desa/Kelurahan Kotamobagu. Nah, untuk aparatur desa/kelurahan itu diatur dalam ketentuan BPJSTK. Persentase iurannya berdasarkan Upah Rp1 juta sebesar 0.54 % yaitu Rp5.400,- sesuai Surat Edaran Walikota Kotamobagu,” terangnya.

Lebih lanjut, dia menganjurkan agar setiap pekerja untuk dapat mendaftar sebagai peserta penerima manfaat Jamsos. Karena meskipun kepesertaannya baru dalam hitungan hari namun jika terjadi resiko manfaat yang akan diterima cukup besar.

“Sebaiknya segera mendaftar, bukan hanya aparat desa/kelurahan seperti anggota Linmas ini yang berisiko. Baik Unit Dagang, CV, pemberi kerja yg belum sempat terdaftar, pekerja informal seperti petani dan pedagang pun berhak mendapat perlindungan Jamsos yang diselenggarakan BPJSTK. Karena kita tidak tau resiko apa yang akan terjadi kedepan dan kepada siapa. Dan untuk kepesertaan BPJSTK, terhitung sejak pembayaran iuran pertama,” jelasnya.

“Untuk pemberi kerja badan usaha, jangan tunggu menjadi peserta, dikarenakan administrasi perpanjangan surat ijin yang mewajibkan sertifikat kepesertaan BPJSTK. Tapi lihatlah iuran yang kecil namun manfaatnya sangat besar dan beban moral kita untuk melindungi kesejahteraan pekerja kita terutama dalam hal perlindungan Jaminan Sosial mereka,” tambahnya.(gan)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.