Tak Daftar Fidusia, Finance dan Nasabah Punya Hak Sama

0
Ilustrasi

KLIK24.ID –Konsultan Hukum dan Advokat, Chandra Potabuga SH  mengatakan, debitur dan perusahaan finance memiliki hak yang sama atas suatu jaminan fidusia ‘bawah tangan’. Atau jaminan fidusia yang proses akad pembiayaannya tidak dilakukan di hadapan notaris dan tidak didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia.

Kata dia, untuk memberikan kepastian hukum terhadap jaminan fidusia yang menunggak atau wanprestasi, maka pihak finance harus bermohon ke pengadilan untuk memperoleh penetapan dari pengadilan.

“Setelah ada penetapan pengadilan, baru bisa di lakukan eksekusi jaminan,” ujar Advokat di Kantor Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum Chandra Potabuga, SH & Rekan, Kamis (5/9).

Menurutnya, setiap perusahaan pembiayaan wajib mendaftarkan jaminan fidusia di Kantor Pendaftaran Fidusia, maksimal satu bulan setelah perjanjian tersebut disepakati dihadapan notaris.

“Kalau lewat satu bulan, sudah kadaluarsa. Tidak ada sertifikat fidusia. Akhirnya jadi jaminan fidusia di bawah tangan. Ini akibat hukumnya kompleks dan beresiko. Dan jika ada penyitaan kendaraan di jalan, bisa dilaporkan sebagai upaya perampasan,” lanjutnya.

KLIK JUGA: Diduga Diborong Pemilik PETI, Solar BMR Dimonopoli

Lebih lanjut, dia menuturkan jangan sampai ada indikasi pengemplangan pendapatan negara bukan pajak (PNBP) untuk jaminan fidusia yang tidak didaftarkan. Karena setiap pedaftaran jaminan fidusia, ada pendapatan yang masuk ke kas negara.

“Jika disinyalir ada upaya seperti itu. Bisa dilaporkan ke OJK,” tegasnya.

Terpisah, Konsultan Hukum dan Advokat pada Kantor Hukum Minabari Mokoagow Noerdin & Associates, Eldy Satria Noerdin S.H menjelaskan, Fidusia secara umum lebih melekat pada pembiayaan kendaraan bermotor, bukan sewa guna usaha.

Perbedaan perikatan (sewa guna usaha) dengan pembiayaan yaitu, kendaraan merupakan milik dari perusahaan (finance), sementara pemakai kendaraan hanya sebagai penyewa.

“Biasanya ada hak opsi diakhir angsuran untuk dapat beralih kepemilikan kendaraan kepada si pengguna barang. Konsekuensi jika si penerima leasing wanprestasi dari perikatan (sewa guna usaha), pemberi leasing berhak mengambil kendaraan dimana saja ketika menyimpang dari kesepakan awal. Maka dari itu, jika melakukan perikatan, harus lebih memperhatikan klausul,” terang Eldy kepada HBMR, Kamis (5/9).

Ia menyarakan jika diperjanjian, konsumen dibebankan biaya pendaftaran fidusia dan tidak terdaftar, pihak perusahaan bisa dilaporkan kepihak berwajib, karena tindakan tersebut masuk pada pidana penggelapan. (mg44/gan)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.