PRO-KONTRA: Sejumlah Kalangan Bahas RKUHP, UU KPK dan Ricuh Pasar 23 Maret

0

KLIK24.ID – Protes massif sejumlah kalangan hingga terjadi demo di sejumlah daerah di Tanah Air, terkait Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP), juga Revisi UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), masih bergulir. Arus pendemo intens terjadi dari hari ke hari. Sisi lain, kericuhan penertiban pedagang Pasar 23 Maret, Kotamobagu, menambah problem baru di Bolaang Mongondow Raya (BMR).

Bagaimana sejumlah kalangan menanggapi polemik yang melanda Indonesia juga Kotamobagu? Marcella Djaman, Anggota Ikatan Seniman Totabuan (IKASTO) mengatakan, terkait RKUHP Pemerintah harus bisa lebih bijak dalam mengambil keputusan dan menerapkan peraturan.

“Segala aturan dan kebijakan digunakan sebesar besarnya untuk kepentingan rakyat demi terciptanya situasi tentram dan kondusif,” ujarnya.

Terkait kericuhan penertiban pedagang 23 Maret, dia mengatakan Perlu adanya sosialisasi kepada para pedagang mengenai aturan-aturan terkait penataan kota khususnya untuk pasar tradisional oleh pemerintah

“Segera di bangun lokasi strategis untuk relokasi pedagang kaki lima, agar mereka juga bisa mencari nafkah dengan nyaman dan sesuai aturan,” pungkas dia.
Sementara itu, Ketua Sinode GMIBM Ch Raintama Pangulimang diwawancarai HBMR terkait RKUHP mengatakan, kontroversi RKUHP yang telah ditanggapi Presiden yang meminta DPR melakukan penundaan, kata dia, itu berarti bahwa Pemerintah telah lebih dulu melihat kontroversi tersebut.

“Sejauh hanya untuk meluruskan agar suatu UU betul-betul tidak melampaui HAM, penyaluran aspirasi dengan massa dan tidak anarkhis, kan dijamin UU.  Pada saat yang sama masyarakat dapat mengajukan keberatan atau pendapatnya, sebagaimana yang telah diatur,” jelas Pdt Raintama. Mengenai kericuhan Pasar 23 Maret, perempuan energik ini mengusulkan pengguna atau LSM yang merasa dirugikan dari aspek MOU atau yang sejenisnya, dengan penertiban dimaksud, sebaiknya mengedepankan dialog dan atau hukum.

Pimpinan Bank BRI Cabang Kotamobagu, Erwin Sapari, terkait RKUHP menilai, pemerintah dan DPR harus memperhatikan aspirasi masyarakat, agar gejolak yang terjadi saat ini bisa segera berakhir.

Karena menurutnya, jika demo penolakan terjadi secara terus-menerus, akan berdampak pada terganggunya sistem perekonomian secara nasional.
“Revisi harus dilakukan peninjauan ulang agar tidak menimbulkan polemik yang berkepanjangan di masyarakat. Semua kebijakan harus pro rakyat, supaya negara ini aman dan bebas KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme). Sehingga perekonomian dapat tumbuh dengan baik dan menciptakan iklim yang aman bagi dunia usaha,” ujarnya.
Pun, untuk problem di 23 Maret, Sapari setuju dengan langkah Pemerintah kota (Pemkot) menertibkan para pedagang. Namun menurutnya, secepatnya harus ada relokasi agar para pedagang bisa tetap melanjutkan aktivitas seperti biasanya.

“Setuju dengan kebijakan Pemkot, namun seyogyanya harus dibarengi langsung penetapan lokasi yang bagus untuk usaha khususnya UMKM dan membantu mengarahkan ke tempat baru tersebut,” beber Sapari, kemarin.

Di tempat terpisah, Kabid Trantibum Pol PP Kotamobagu Bambang Dachlan mengaku miris dengan RKUHP.

“RUU RKUHP secara pribadi dirinya kurang setuju, namun
bila itu sudah menjadi keputusan pemerintah saya selaku aparat pemerintah harus mentaati hal itu,” jelas dia.

“Untuk penertiban pasar penyebab kericuhan, para pedagang tidak mau barang mereka di amankan. Satpol PP sudah memberikan kesempatan untuk angkat sendiri, bahkan akan di bantu. Tetapi para pedagang justru melawan, maka pihak Satpol PP harus mengambil tindakan tegas untuk tetap mengamankan barang jualan pedagang dan diamankan di Kantor Disperdagkop dan UKM kotamobagu,” sambung dia.

Anggota IKASTO Falti Saini kepada HBMR mengaku, RKUHP perlu dikaji kembali dengan dengan menghadirkan tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat , tokoh ormas, tokoh pemuda, agar tidak terjadi gagal paham dan kontroversi seperti sekarang.

“Menurut saya apa yang sudah dirumuskan saat ini biarlah menjadi pelajaran bagi periode berikutnya agar para perumus undang-undang tidak serta merta mengeluarkan keputusan yang menyebabkan kontroversi di masyarakat. Intinya RKUHP perlu dikaji kembali,” jelas Saini.

Soal penertiban Pasar 23 Maret, Saini meminta perhatian serius bagi pemerintah, agar ke depan setelah di tertibkannya pasar dipertegas kembali pengaturannya agar tidak sembrawut dan tumpang tindih kebijakan.

“Harusnya para pedagang menyadari letak lapaknya, karena ini menyangkut kenyamanan banyak orang berbelanja, adapun demikian bagi para instansi terkait, agar dalam menangani penertiban harus secara merata dan tidak pandang bulu demi kenyamanan dan tetap pada aturan perintah atasan,” kata dia.

Senada, Rian Gonibala anggota IKASTO menyebut, RKUHP dianggap tidak pas.
“Saya tidak setuju karena mayoritas suara rakyat tidak setuju, sebab kontradiktif terhadap pasal-pasal tersebut,” tegasnya.

“Untuk penertiban Persiapan pasar 23 Maret solusinya adalah harus ada kerjasama antara Pemkot dan pedagang, intinya adalah Pemkot penuhi fasilitas lapak yg memadai yang ada di dalam pasar sekaligus penataan jalan di dalam pasar sehingga para konsumen nyaman ketika berkeliling di dalam pasar dan kesadaran para pedagang untuk mematuhi aturan utk tidak berdagang di tepi jalan raya yg berpotensi menimbulkan kemacetan kendaraan bermotor,” tutur dia.

Kepala kepolisian resor (Kapolres) Kotamobagu AKBP Gani F Siahaan memilih tidak mengomentari lebih soal persoalan RKUHP. Sebab, kata Gani, Pemerintah Republik Indonesia telah menunda pengesahan undang-undang tersebut. “Kan sudah ditunda Presiden. Ikutilah,” katanya.

Saat dikonfirmasi terkait kisruh pada saat penertiban pedagang Pasar 23 Maret yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (SatpolPP) Kotamobagu, Kapolres mengatakan, apa yang dilakukan oleh pihak Satuan Polisi Pamong Praja (SatpolPP) Kotamobagu merupakan tindakan yang benar. Apalagi, kata Gani, yang dilakukan berdasarkan dengan aturan yang ada.

“Makanya setiap orang harus tau mana hak mana kewajiban. Jangan menuntut hak tapi tidak menjalankan kewajiban. Karena semua sudah ada aturan nya,” katanya.
Ia mengimbau kepada para pedagang yang merasa keberatan terkait penertiban tersebut agar melaporkan ke pihak Kepolisian. “Bagi warga yang merasa keberatan silahkan mengajukan gugatan ada mekanismenya tidak perlu bertindak agresif dan merusak karena ada aturan yang mengaturnya,” tandasnya.

Ketua MUI Kotamobagu Uztad Dani Pontoh dimintai keterangan terkait RKUHP mengatakan, seharusnya sebelum sebuah undang-undang itu masuk dalam Rancangan Undang-undang (RUU), pihak Legislatif mestinya melakukan uji publik dulu dengan adanya undang-undang itu. Supaya, kata Dani, tidak menjadi polemik di tengah-tengah masyarakat.

“Pada Prinsipnya semua komponen bangsa ini sangat menginginkan suatu tatanan kehidupan, yang diatur dengan aturan-aturan hukum yang semestinya harus memenuhi hajat hidup berkeadilan dan kemanfaatan dengan memenuhi tahapan tahapan yang telah disepakati, terutama persoalan uji publik sebelum UU itu diajukan sebagai sebuah RUU. Manakala hal-hal tersebut terlewatkan, maka tak perlu heran ketika ada respon yang terkadang berlebihan ketika rasa keadilan masyarakat dirasa terusik,” pungkasnya.

Sementara itu, ketika ditanyakan perihal penertiban pedagang pasar oleh Pemerintah Kota Kotamobagu, perlu ada komunikasi lebih intensif lagi yang harus dilakukan oleh Pemerintah Kota Kotamobagu dengan para pedagang. Supaya, ada solusi yang bisa didapatkan ketika adanya komunikasi-komunikasi yang terjalin antara Pemkot dan para pedagang.

“Khusus untuk polemik pasar serasi saya pikir ini persoalan regulasi aturan dan ketatan semua pihak terhadap aturan yg telah disepakati. Saya pikir upaya penertiban yang terkadang kelihatan represif dari SatPolPP, tidak serta merta terjadi. Tapi lewat tahapan-tahapan. Olehnya, diharapkan pematangan komunikasi untuk mencari solusi yang lebih baik harus segera dilakukan. Saya yakin semua punya niat baik agar pasar serasi tak kelihatan semrawut. Pedagang boleh berdagang dengan baik, para pembeli bisa nyaman dalam berbelanja, PemKot bisa menegakkan aturan sesuai dengan yang telah disepakati bersama untuk kemaslahan bersama,” tandasnya.

Legislator Kotamobagu, Syarifudin Mokodongan menjelaskan, soal penertiban yang dilakukan oleh instansi teknis tidak boleh menciderai nilai-nilai kemanusian. Sebab, kata Syarif, yang berdagang di area Pasar 23 Maret tersebut merupakan masyarakat Kotamobagu.

“Penertiban itu hal yang lumrah. Tapi tidak boleh menciderai nilai-nilai kemanusiaan. Yang ditertibkan ini teman-teman kita, saudara-saudara kita juga. jadi jangan sampai mencederai nilai-nilai tersebut,” kata Syarif, kemarin. Lebih lanjut, kata Syarif, instansi terkait harus memperhatikan para pedagang yang ditertibkan. Karena, yang ditertibkan itu bukanlah musuh.

“Kalau menertibkan jagan sampai ada yang jadi korban. Baik itu fisik maupun materi,” ujarnya. Ia berharap, instansi-instansi terkait yang mengelola pasar 23 Maret, supaya lebih memperhatikan lokasi dari para pedagang tersebut.

“Saya himbau kepada dinas terkait lebih kratif lagi mengelola pasar. Harus disiapkan tempat yang layak yang dibutuhkan pedagang. Jangan hanya pintar menagih retribusi tapi disatu sisi tidak memperhatikan tempat dari pedagang. Kemudian kepada para pedagang juga harus lebih kooperatif lagi, untuk tidak berjualan ditempat yang tidak diizinkan,” tandasnya.

Sisi lain, Ketua Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Sulut Go Ahmad Syakur mengatakan, RUU KUHP ada banyak pasal yang butuh ditinjau kembali.
“Diantaranya pasal tentang penghinaan terhadap presiden atau wakil Presiden, Penghinaan terhadap pemerintah, hasutan melawan penguasa. Pasal-pasal ini bisa jadi, dijadikan bagi penguasa untuk menyerang para pengkritik, dengan acaman tindak pidana. Jadi kita membuka peluang pemimpin untuk berlaku otoriter dan menjauhkan bangsa Indonesia dari Demokrasi yang telah dibangun lama,” jelas Syakur.

Menurutnya, harus diperjelas lagi tentang batasan-batasan atau pengertian setiap pasal yang ada karena, apabila tidak demikian pasti banyak pengkritik pemerintah akan dibungkam dengan pasal ini.

“Tentang pasal pidana bagi suami yang memaksa berhubungan intim bagi saya hal ini baik tetapi tidak perlu karena perlakuan tersebut kita bisa kenakan tentang KDRT, karena kalau tidak di jelaskan secara gamlang apa itu pemerkosaan atau apalah namanya kemungkinan akan berefek ke retaknya rumah tangga,” ujar dia. “Masih banyak lagi RUU KUHP yg perlu didiskusikan dan diperdebatkan kembali jadi sdh selayaknya DPR dan Pemerintah melibatkan publik dalam pembahasan tersebut meskipun kita tahu pasti akan banyak perdebatan di dalamnya,” tutup Syakur.

Sementara itu, Syakur melanjutkan, UU KPK dia sepakat lembaga KPK perlu perbaiki dengan cara penguatan, tetapi bukan dengan hasil UU KPK yg dimana isinya lebih cenderung melemahkan. Kata dia, pelemahan terhadap KPK adalah membuka peluang sebesar-besarnya bagi para aktor-aktor koruptor untuk meraup uang negara.

“Dan apabila itu terjadi kita perlu siap siap untuk lebih miskin lagi meskipun negara kita kaya akan sumber daya alamnya. Kami juga ingin mengucapkan belasungkawa kepada keluarga korban yang meninggal dunia pada saat demonstrasi di kendari. Meminta kepada presiden agar mencopot KAPOLRI dari jabatannya karena telah gagal menjadi pengayom dan pelindung masyarakat,” tegasnya.

Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Kotamobagu Zulkarnaen Perdana Mustajab SH dimintai tanggapan soal RKUHP mengatakan, memang ada sejumlah pasal yang masih kontroversi.
“Dan setahu saya itu masih ditunda pengesahannya oleh presiden. Terkait UU KPK memang seharusnya direvisi krna perubahan yang kedua ada beberapa pasal yg hukumannya justru lebih ringan untuk koruptor dibanding perubahan pertama,” jelas Jaksa Zul.

Terkait kericuhan di penertiban Pasar 25 Maret, menurut Jaksa Zul seharusnya tidak perlu terjadi karena sepengetahuannya sebelum penertiban sudah ada pemberitahuan sebelumnya kepada para penjual yg lapak atau tempat jualannya melanggar aturan yang sudah ditetapkan.

“Satpol PP bersama kepolisian dan pihak terkait hanya melaksanakan penegakan Perda tersebut, seharusnya penjual yang ditertibkan menaati aturan tersebut,” kata dia.
Fungsioner Badko HMI Sulut Go Yogi Farlin Mokoagow soal RKUHP menganggap masih kontroversi.

“Selaku mahasiswa menganggap RUU yang ada itu ngawur, dimana terdapat banyak pasal karet, misalnya dalam RUU KUHP Pasal 479 Ayat 1 tentang perkosaan dalam rumah tangga. Sesuai pengamatan pasal tersebut terlalu mencampuri hak privasi sesorang dimana HAM sudah tak berlaku lagi, terkesan pemerintah terlalu kepo dengan urusan pribadi, apalagi ini urusan ranjang,” ujar dia dengan mimik serius.

“Terkait juga, pasal 278, dimana jika unggas memasuki kebun atau tanah seseorang bisa di pidana, itu juga pasal tidak masuk akal, memang yang kami pahami pasal tersebut ditinjau dari aspek budaya, tapi muncul lagi pertanyaan apakah budaya di indonesia sama?. Jika pasal tersebut diterapkan kami rasa tidak tepat, dikarenakan budaya di Indonesia beda, ada daerah yang tidak permasalahkan unggas berkeliaran di kebun dan tanah mereka. Sebenarnya ada banyak pasal, ada juga dalam RUUKUHP pasal 252 yang menyinggung soal santet, ini lebih tak masuk di akal, pertanyaannya jika ada orang yang pura-pura di santet terus dia fitnah seseorang karena dendam, bagaimana cara membuktikannya? Atau mungkin pemerintah berencana membentuk pengadilan ilmu gaib atau menambah mentri ilmu gaib, ini konyol sekali,” tutur dia.

Dimintai tanggapan soal UU KPK, dia mengatakan tindakan yang diambil tergesa-gesa. Sebab masih banyak kontoversi di masyarakat, yang mempertanyakan tindakan tersebut. Menurut Mokoagow, Revisi UU KPK yang sekarang, dapat melemahkan KPK dimana banyak sekali aturan baru yang menyebabkan KPK sudah tidak bisa tunjukkan taringnya lagi.

“Apalagi terkait pembentukan badan pengawas KPK, ini lucu lagi, kok KPK harus diawasi, banyak pasal dalam Revisi tersebut yang melemahkan KPK, seperti izin penyadapan dan lain-lain. Pada intinya kami Mahasiswa menolak dengan keras Revisi UU KPK tersebut,” tegasnya. “Dalam revisi UU KPK kami mahasiswa menganggap orang-orang yang menyusun UU tersebut terkesan buru-buru dan ada indikasi, sedang mengantisipasi atau melindungi sesuatu sehingga melemahkan KPK,” katanya.

Mengenai penertiban pasar 23 Maret, menurut Mokoagow, mahasiswa sangat menyayangkan hal tersebut.
“Disini salah satu fungsi pemerintah memelihara keamanan, bukan malah terpancing dengan masyarakat dan ricuh. Tindakan yang menurut kami sangat disayangkan,” kata Yogi.

Rey Simbala, wakil rektor Universitas Dumoga Kotamobagu kepada HBMR mengatakan, UU KPK versi revisi akan melemahkan/melumpuhkan penindakan KPK, Berdasarkan draft RUU KPK, terdapat 3 poin penting yang menjadi perhatian. Antara lain mengenai pembentukan dewan pengawas, penghentian penyidikan, dan tata cara penyadapan.

“Potensi-potensi yang mengancam keberlangsungan masa depan KPK bila undang-undang diberlakukan, yakni: Independensi KPK terancam. Penyadapan dipersulit dan dibatasi. Pembentukan Dewan Pengawas yang dipilih oleh DPR,” jelas dia.

Sementara, soal RKUHP, Simbala menyebut masih menyisakan kontroversi. Kata dia, polemik muncul dari pasal-pasal yang diyakini akan merugikan masyarakat luas.
Kepala Cabang Diller Suzuki Galesong Sambas Sumantri juga memberikan sumbangan pemikiran tentang Penertiban di Pasar 23 Maret Kotamobagu.

“Pedagang ikutilah peraturan karena ada pemerintah, masyarakat boleh berjualan tetapi jangan keluar di depan jalan karena menganggu para pengendera pastinya ujar nya,” ujar dia.

“Selain itu Pemerintah jangan brutal lah bisa di bicarakan dengan baik karena kasihan juga para pedagang caranya kita arahkan saja mana yang terbaik untuk kesejahteraan bersama,” tutup Sambas.(tes/mg44/gan/mg41/aln)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.