‘Kutukan’ PAN Kotamobagu

0

KLIK24.ID – Konflik internal sejatinya merupakan hal lazim di setiap partai politik di Indonesia. Namun, khusus Partai Amanat Nasional (PAN) di Sulawesi Utara, sepertinya sulit melepaskan ‘kutukan konflik’ dalam dinamika perpolitikan di Bumi Nyiur Melambai.

Setelah sebelumnya, Begie Gobel dan Jainuddin Damopolii, dua kader PAN Kotamobagu perang argumen soal rekomendasi penggantian calon legislator terpilih, kini muncul peluang konflik baru antara Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PAN Sulut Sehan Eaang Landjar dan Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PAN Kotamobagu Jainuddin Damopolii (JD). Pemicunya, yakni, menyangkut soal koalisi di Dewan Kota (Dekot) Kotamobagu.

Ceritanya, koalisi di Dekot diinstruksikan oleh DPW untuk bergabung dengan fraksi PDIP. Sementara itu, faktanya, Ketua DPD PAN Kotamobagu  JD telah melakukan kesepakatan koalisi dengan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Ini diperjelas dengan dimasukkannya surat pembentukan koalisi dari PAN ke Dekot Kotamobagu dan membuat hal ini meruncing.

Saat diwawancarai HBMR, Ketua DPW PAN Sulut Sehan Landjar mengatakan, apa yang telah disampaikan oleh Ketua DPD PAN ke Sekretariat Dewan (Setwan) Kota Kotamobagu tidak berlaku. Karena, sudah ada kesepakatan antara PAN Sulut untuk bergabung dengan PDIP.

“Saya tegaskan surat DPD itu tidak berlaku. Karena DPW sudah instruksikan ke DPD PAN agar bergabung dengan PDIP,” tegas Eang. Menurutnya, koalisi yang terjadi antara PAN dan PDIP sudah terbangun sejak lama. Dimana, kesepakatan antara PAN dan PDIP ini berlaku untuk semua wilayah. Maka atas dasar itu, kata Eang, DPD PAN Kotamobagu harus mengamankan apa yang telah menjadi keputusan DPW PAN Sulut. Jika tidak, sambung Eang, akan ada tindakan tegas yang nanti diambil oleh DPW PAN Sulut.

“Ketua DPD hari ini (kemarin) akan di PLT jika tidak mengindahkan instruksi DPW,” tegas Eang. Sementara itu, Ketua DPD PAN Kotamobagu Jainuddin Damopolii mengatakan, penyerahan usulan fraksi yang telah dilakukan oleh DPD PAN Kotamobagu ke Setwan Kotamobagu sudah sesuai dengan prosedur. “Jadi kita ada mekanisme ada prosedur. Saya menerima surat dari ketua Dewan Kotamobagu minta kepada DPD PAN untuk usulan fraksi. Artinya yang mengatur itu partai. Sehingga aleg yang didalam itu tidak boleh berjalan sendiri-sendiri. Sehingga menyikapi surat dari Dewan itu kita masukkan itu. Aturan untuk pembentukan fraksi itu kewenangan partai ditingkatannya masing-masing,” kata Jainuddin, semalam.

Menurutnya, dalam pembentukan koalisi di daerah, tidak ada instruksi khusus dari Ketua Umum PAN untuk menjalin koalisi dengan partai politik tertentu. Jikalau ada, sambung Papa Et, perlu ada instruksi secara tertulis kepada setiap daerah.

“Kecuali kemungkinan ada kesepakatan tingkat tinggi dan disampaikan secara resmi ke tingkat bawah tentu itu lain ceritanya. PAN dari pusat sampai kemari tidak ada kesepakatan harus kesana kemari. Saya hadir di ulang tahun PAN kemarin tidak ada penyampaian dari ketua umum bahwa pan harus kesini. Semua diserahkan kepada daerah masing-masing sesuai dengan kondisi masing-masing di daerah itu,” ujarnya. “Harusnya kalau itu ada disampaikan secara tertulis ke DPD yang ada. Inikan saya tidak menerima. Sehingga kita taat asaslah,” tandasnya.

Sementara itu, tidak berselang lama, malam harinya Eang akhirnya benar-benar mencopot Jainuddin sebagai ketua DPD PAN Kotamobagu.

Plt Ketua DPD PAN Kotamobagu Arsal Wonggo SH diwawancarai HBMR tidak menampik kabar itu.

“Memang benar (pencopotan Jainuddin). Saya menjabat ketua PAN Kotamobagu sebagai pelaksana tugas. Ada peanggaran yang telah dilakukan beliau (Jainuddin) sehingga perlu ditindaktegas,” jelas Arsal.

Sekadar referensi, persoalan seperti di atas juga sempat membuat heboh di 2010. Kala itu, Plt Ketua DPW PAN Sulut Lili Walanda berkoalisi dengan Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) dalam tahapan Pemilihan Wali Kota (Pilwako) Manado. Sejumlah politikus saat itu yang ingin mengikuti Pilwako sempat mendaftarkan diri di koalisi Hanura-PAN. Menariknya, langkah DPW PAN itu dianggap tidak sah oleh wakil ketua DPW PAN Sulut dan bendahara. Posisi Walanda seperti ditekan Dewan Pimpin Pusat (DPP) karena saat itu terjadi pergantian ketua umum PAN dari Sutrisno Bachir ke Hatta Rajasa. Nah, selanjutnya, ‘blunder’ Walanda berdampak pada pergeseran dirinya dari Ketua DPW PAN Sulut dan setelah melalui musyawarah partai, ketua DPW PAN Sulut akhirnya dipegang Tatong Bara. (mg41)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.