Kanopi di Jalan Salahi Aturan

0
Tim gabungan sedang menerangkan aturan soal pemasangan kanopi di jalan.

KLIK24.ID – Kini tak bisa sembarangan bangun kanopi dijalan umum, untuk kepentingan pesta. Pasalnya, Penggunaan jalan untuk kepentingan pribadi, kini sudah diatur Perkap nomor 10 tahun 2012 bahwa, Jalan Negara, Jalan Provinsi dan Jalan Daerah. Jika tak diindahkan, siap-siap kanopi tersebut di bongkar oleh Satpol PP. Hal ini dibahas dalam Forum Lalulintas dan Angkutan Jalan dari Dinas Perhubungan (Dishub) Satlantas, Sat Pol PP dan Organda, Kamis ( 19/9) kemarin. Dalam forum lalu lintas ini membahas penggunaan kanopi di jalan umum. Kadis Perhubungan Nasly Paputungan menerangkan, pertemuan ini untuk menyikapi adanya pembuatan kanopi di Jalan Siliwangi Kelurahan Kotobangun Kotamobagu Timur, yang tidak sesuai dan mengganggu arus lalulintas.

Menurutnya, berdasarkan Perkap nomor 10 tahun 2012 bahwa, jalan negara, jalan provinsi dan jalan daerah itu tidak bisa dipasang kanopi, kecuali ada kegiatan keagamaan atau meninggal dunia, dan itu pun hanya berlaku dijalan daerah dan jalan desa. Lanjutnya, adanya pembuatan los di jalan tersebut, menurutnya itu salah, karena saat meminta persetujuan ke Satlantas hanya bisa memakai setengah jalan. Namun yang digunakan sudah hampir seluruh jalan. “Jadi kami forum lalulintas ada pertimbangan terkaitan dengan faktor kemanusiaan, dan ini adalah yang terakhir,” ujar Nasly.

Kasat Lantas Polres Kotamobagu LA Daena saat dikonfirmasi, mengakui bahwa pembuatan los sudah melanggar dan fatal, karena saat dikeluarkan izin hanya seperempat dari badan jalan dan tidak sampai setengah. Tapi ternyata yang digunakan hampir seluruh jalan dan mengganggu lalulintas. “Sebenarnya losnya sudah mau dibongkar, namun karena adanya pertimbangan kemanusiaan, kami memberikan kesempatan sampai besok. Jadi usai acara los harus langsung dibongkar,” tegasnya. (aln)

Ketentuan Perkap Nomor 10 Tahun 2012

Pasal 15

(1)Penggunaan Jalan nasional dan Jalan provinsi dapat diizinkan untuk kepentingan umum yang bersifat nasional.

(2)Penggunaan jalan kabupaten, jalan kota dan jalan desa dapat diizinkan untuk kepentingan umum yang bersifat nasional, daerah, dan/atau kepentingan pribadi.

(3)Penggunaan Jalan yang mengakibatkan penutupan Jalan dapat diizinkan, jika ada Jalan alternatif.

(4)Pengalihan arus lalu lintas ke jalan alternatif harus dinyatakan dengan rambu lalu lintas sementara.

Pasal 16

(1)Penggunaan Jalan untuk kepentingan umum yang bersifat nasional dan daerah dilakukan untuk penyelenggaraan:

a. kegiatan keagamaan, meliputi acara hari raya keagamaan atau ritual keagamaan;

b. kegiatan kenegaraan, meliputi kunjungan kenegaraan dan acara jamuan kenegaraan;

c. kegiatan olahraga, meliputi perlombaan, pertandingan, dan pesta olahraga lokal, nasional, regional, dan internasional; dan

d. kegiatan seni dan budaya, meliputi festival, pertunjukan, pentas dan pagelaran.

(2)Penggunaan Jalan yang bersifat pribadi sebagaimana antara lain untuk pesta perkawinan, kematian, atau kegiatan lainnya.

Pasal 17

(1)Izin penggunaan Jalan diberikan oleh Polri.

(2)Tata cara memperoleh izin penggunaan Jalan dilakukan oleh penyelenggara kegiatan dengan mengajukan permohonan secara tertulis kepada:

a. Kapolda setempat yang dalam pelaksanaannya dapat didelegasikan kepada Direktur Lalu Lintas, untuk kegiatan yang menggunakan Jalan nasional dan provinsi;

b. Kapolres/Kapolresta setempat, untuk kegiatan yang menggunakan Jalan kabupaten/kota;

c. Kapolsek/Kapolsekta untuk kegiatan yang menggunakan Jalan desa.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.