Skandal Mafia Kuota Haji Sulut: Turut Nikmati Subsidi Dana Rp3,5 Juta dari APBD Sulut

0
Djafar Alkatiri (kedua dari kanan) saat mendampingi Wagub Sulut saat pelepasan calon jemaah haji sulut | humas pemprov sulut

KLIK24.ID – Skandal mafia korupsi kuota haji Sulut sangat memalukan. Malah merugikan warga Sulut. Ketua Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) Sulut Hi Djafar Alkatiri menemukan langsung skandal kuota haji Sulut.

Djafar menemukan bukti saat menanyakan siapa wali kota Manado, gubernur Sulut dan lain. “Lucunya ketika tanya mereka tidak tahu nama wali kota Manado, tidak tahu gubernur Sulut. Mereka juga tidak tahu saya,” beber Djafar dikutip Harimanado.com.

Kata senator DPD RI Sulut yang terpilih, Kanwil Kemenag Sulut harus mendeteksi siapa saja yang bukan warga Sulut.

KLIK JUGA: Djafar Alkatiri Bongkar Mafia Kuota Haji Sulut

Karena ada dana tali kasih yang diberikan gubernur Sulut. Dana tersebut diambil dari APBD. Per jamaah haji sekira Rp3.500.000. ”Bayangkan jika penerimanya bukan warga Sulut,” tegasnya.

Djafar  mengatakan, saat ini pihaknya telah membentuk tim gabungan. Untuk menelusuri akar permasalahan JCH dari Makassar tersebut.

Ia menduga ada permainan dari calo. “Kita akan cek. Kalau memang terbukti, mau oknum pemerintah, lurah, kepala lingkungan, maupun oknum Kemenag, tentunya ke depan akan berhadapan dengan hukum. Kita juga akan cek kepulangan mereka dari Balikpapan.  Apakah ke Manado atau langsung ke Makassar,” tekannya.

KLIK JUGA: Tiap Calon Jemaah Haji Sulut Disubsidi Rp3,5 Juta

Sementara itu, Anggota DPRD Sulut Ayub Albugis mengatakan, perpindahan penduduk hanya karena momen naik haji tersebut sangat mengganggu sistem administrasi Kota Manado. “Ada yang satu kamar dengan saya. Katanya sudah pindah kependudukan. Ini kan ibadah, niatnya bagus. Tapi kalau hanya untuk momentum ibadah haji, harus ditelusuri. Perpindahan penduduk seperti ini jangan dijadikan mata pencaharian oknum tak bertanggung jawab,” terangnya.

Sedangkan dikatakan Kabid Urusan Haji Kemenag Sulut Suharto Rondo, pendaftaran JCH dilakukan melalui Kantor  Kemenag kabupaten/kota.

Sementara Kanwil Sulut hanya menerima rekap saja. “Pendaftaran dilakukan di masing-masing kabupaten/kota. Dan Pemprov Sulut telah menyerahkan dana tali kasih sekira Rp3,5 juta,” tandasnya.

Sementara itu, Plt Kabid Urusan Haji Kemenag Sulut Suharto Rondo, mengaku tanggung jawab pemasukan data JCH ada di Kantor  Kemenag kabupaten/kota. Sementara Kanwil Sulut hanya menerima rekap saja. “Pendaftaran dilakukan di masing-masing kabupaten/kota. Dan Pemprov Sulut telah menyerahkan dana tali kasih sekira Rp3,5 juta,” tandasnya.

Saat dikonfirmasi soal perpindahan penduduk, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado Julises Oehlers mengatakan, tidak ada larangan perpindahan penduduk di seluruh wilayah negara kesatuan republik Indonesia (NKRI). “Untuk pindah dan datang kapan saja boleh. Jadi kalau sudah pindah ke Manado sesuai prosedur, pasti kami keluarkan KK dan KTP,” singkatnya.

Oehlers mengaku tidak pernah Capil menanyakan untuk apa pindah dan keluar Manado. “Kami tidak ada kaitan menerbitkan data penduduk dengan kegiatan haji,”katanya.(red*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.