Perhapi Serukan Putus Mata Rantai PETI di Sulut

0
Ketua Perhapi Rizal Kasli saat menjadi pembicara dalam diskusi | istimewa

KLIK24.ID– Ramainya pertambangan emas tanpa izin (PETI) di Sulawesi Utara (Sulut) ikut menjadi sorotan dalam diskusi media bertajuk “Mencari Solusi Penertiban Tambang Ilegal” di Jakarta, Senin (19/8). Sulut menjadi salah satu wilayah yang mengantongi banyak PETI.

Salah satu yang mengangkat kondisi tersebut adalah Ketua LSM Suara Bogani Rafik Mokodongan. Menurutnya, PETI di wilayah Sulut utamanya Bolmong Raya sudah tidak terkendali. Mirisnya, aktivitas PETI dibekingi banyak pengusaha bahkan aparat hukum.

KLIK JUGA: PERHAPI Dukung Langkah Penertiban PETI di Bakan

“Di wilayah kami Bolmong, begitu banyak aktivitas PETI. Namun sepertinya tidak bisa ditindak. Kami minta aparat hukum harus bertindak tegas dalam hal ini,” kata Rafik Mokodongan seraya membeber satu persatu nama pengusaha dan aparat hukum yang dimaksud.

Menanggapi hal tersebut, Komisaris Polisi Eko Susanda, Penyidik Tindak Pidana Tertentu (Tipiter) Bareskrim Polri mengakui banyak pihak yang terlibat di balik tambang illegal, termasuk PETI. Menurutnya, perlu sinergi berkesinambungan semua lini untuk memberantas pertambangan illegal.

KLIK JUGA: Perda Pertambangan Segera Diketuk, DPRD Sulut Dorong PETI Jadi WPR

Ia mengatakan, polisi tidak bisa memberantas sendirian praktik tambang illegal, apalagi terkair dengan sumber pendatapan warga.  Belum lagi keterbatasan SDM polri, sementara ruang lingkup sangat luas. Namun, pihaknya telah banyak melakukan penyelidikan perkara tambang illegal. “Ini menjadi problem, tapi kita tetap berusaha,” kata Eko Susanda.

Disisi lain,  Kasi Perlindungan Lingkungan Batu Bara Ditjen Minerba Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Tiyas Nurcahyani mengatakan penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) bersama penyidik Bareskrim selama terus bekerja sama dalam upaya memberantas praktik tambang ilegal. “Peran PPNS di sini ditekankan pada pengumpulan data,” kata Tiyas Nurcahyani.

Sementara Kepala Bidang Infrastruktur Mineral dan Batu Bara Kementerian Koordinator Kemaritiman Jhon Hasudungan Tambun mengatakan pihaknya melakukan supervisi program pada kementerian terkait untuk melakukan penertiban praktik tambang ilegal.

Namun di sisi lain Kementerian Koordinator Kemaritiman juga mendorong kementerian terkait untuk mengedepankan aspek pembinaan bagi para penambang agar melakukan praktik penambangan yang benar dan tidak merusak lingkungan.

Ketua Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) Rizal Kasli salah satu pembicara dalam diskusi tersebut menekankan pentingnya pemutusan mata rantai tambang illegal di berbagai daerah.

“Tambang ilegal atau pertambangan tanpa izin (peti) itu suatu mata rantai. Jika rantai pasokan terputus, maka Peti akan berkurang,” kata kata  Rizal Kasli.

Rizal Kasli menjelaskan setiap kegiatan pertambangan ilegal pasti melibatkan mata rantai. Mata rantai di sini mulai dari pekerja atau penambangnya, pemodal, pemasok bahan baku, penampung atau pihak pembeli hingga keterlibatan oknum aparat.

Ia mengingatkan kegiatan peti sekarang sudah menggunakan alat-alat berat dan memakai zat merkuri dan sianida. Jika jalur pasokan bahan kimia dan alat berat itu dihentikan, Rizal yakin mata rantai praktik terlarang itu terhenti.

Menurut Rizal, kepastian penggunaan material yang legal juga dilakukan untuk sektor properti. Kontraktor bangunan kini sudah harus melampirkan bukti legalitas penggunaan material bangunannya.

Oleh karena itu, Rizal menilai perlu ada penegakan hukum yang tegas untuk memberantas tambang ilegal. Di sisi lain, pemerintah dan pihak terkait perlu memberikan sosialisasi dan edukasi guna menyadarkan masyarakat.

“Polisi melakukan penyelidikan, namun pemerintah perlu membina dengan melakukan pendekatan pada tokoh masyarakat atau tokoh adat,” katanya.

Namun Rizal mengingatkan pula bahwa tambang rakyat berbeda dengan peti. Tambang rakyat memiliki izin resmi atau yang disebut izin pertambangan rakyat (IPR). Izin wilayahnya tidak tumpang tindih, tidak boleh memakai alat berat dan maksimal kedalaman penggalian hanya 25 meter.

Sementara Peti atau tambang ilegal jelas tidak berizin dan berlawanan dengan praktik pertambangan yang baik (good mining practice). Kegiatan eksplorasi, konservasi, keselamatan kerja dan lingkungan juga tidak dijalankan di tambang ilegal, ujar Rizal Kasli. (gus)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.