Caleg PAN jadi ‘Boneka’

0
Ilustrasi

KLIK24.ID Partai Amanat Nasional (PAN) Sulawesi Utara (Sulut), disinyalir bakal melakukan boikot pelantikan sejumlah kadernya yang terpilih jadi anggota legislator. Diantaranya, kader dari Bolmong Timur, Bolmong Utara, Kota Kotamobagu dan Bitung.

Di Kotamobagu, kursi PAN satu-satunya di Dewan Kota (Dekot) Kotamobagu yang diraih oleh Anugrah Begie Ch Gobel pada pemilihan umum legislatif (Pileg) dengan capaian suara 655 suara, diprediksi akan diisi oleh wajah baru. Pasalnya, sesuai penyampaian ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PAN Sulawesi Utara (Sulut) Sehan Landjar, peraih suara terbanyak dari PAN tersebut tidak akan dilantik.

Ketika dikonfirmasi terkait adanya informasi tersebut, Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PAN Kotamobagu Jainuddin Damopolii membenarkan adanya informasi tersebut. Bahkan, kata Jainuddin, bukan hanya di Kotamobagu yang tidak akan dilantik.

“Sesuai penyampaian ketua DPW PAN kemarin melalui salah satu media yang menyebutkan Kotamobagu, Bitung, Bolmut dan Boltim tidak dilantik,” kata Jainuddin, semalam.

Papa Et sapaan akrabnya menjelaskan, adanya penyampaian untuk tidak dilantik terhadap caleg-caleg yang ada di empat wilayah tersebut karena, caleg-caleg tersebut telah terbukti melanggar Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai. Padahal, kata Papa Et, semua caleg-caleg tersebut bisa terpilih menjadi anggota legislatif atas bantuan partai.

“Memang sudah di plenokan itu. Jadi bukan cuma indikasi tapi sudah melalui proses dan prosedur yang diatur oleh AD/ART kita. Pelanggaran terhadap AD/ART kita. Tentu sebagai aleg harus tunduk terhadap aturan partai yang ada. Karena tidak ada aleg yang lewat jalur independen. Semua lewat partai. Kalau yang bersangkutan tidak menghormati dan tidak tunduk terhadap alkitab partai, tentu partai akan memberikan sanksi. Jadi harus dipahami, bahwa semua aleg itu sumbernya dari partai,” kata mantan wakil wali kota Kotamobagu tersebut.

KLIK JUGA: Caleg Terpilih di Passi Bersatu Belum Aman

Ketika ditanyakan pergantian posisi, jika benar tidak dilantik, Papa Et menuturkan, untuk pengisian kekosongan kursi di Dekot nanti adalah ranah Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kotamobagu. Dengan melihat komposisi caleg yang berada pada urutan kedua setelah peraih suara terbanyak pertama.

“Nanti KPU yang akan melihat siapa yang akan duduk nanti. Ada aturannya itu. Kita juga tidak bisa merubah itu. Bukan karena ketua mau duduk kemudian main seperti itu. Kita ikut prosedur saja,” ujarnya.

Menurut Papa Et, langkah partai untuk tidak melantik caleg-caleg tersebut merupakan warning bagi para caleg lain yang ada dalam bingkai PAN. Supaya, tetap memberikan yang terbaik dan mematuhi seluruh AD/ART partai. “Biar semua kader menjadi contoh di dalam partai. Dan itu aleg tidak memberikan contoh kepada kader yang lain,” tukas Papa Et.

Sementara itu, caleg yang telah ditetapkan oleh KPU Kotamobagu sebagai pemilik kursi PAN di Dekot Kotamobagu Anugrah Begie Ch Gobel saat ditanyakan kabar tersebut tidak menampik informasi tersebut. Menurut Begie, dirinya menyerahkan semuanya terhadap partai.

“Pokoknya saya serahkan ke partai. Karena pemilik kursi adalah partai. Saya tetap bekerja seperti biasa, dan bersiap untuk hasil rapat pleno yang diputuskan oleh KPU Kotamobagu,” ucap Begie.

Dikonfirmasi terpisah terkait adanya surat dari DPW PAN, Ketua KPU Kotamobagu Iwan Manoppo membenarkan adanya surat pemberitahuan dari PAN. Namun, kata Iwan, surat tersebut bukan berasal dari DPW PAN, tapi DPD PAN Kotamobagu.

“Ada surat tapi dari DPD PAN Kotamobagu bukan DPW. Memang ada pemberitahuan. Tapi kita sifatnya kalau ada surat yang ditujukan ke KPU kita terima dan kita kaji. Kemudian kita kosultasikan ke pimpinan paling tinggi,” tutupnya.

Di Boltim, Caleg PAN terpilih, Samsudin Dama setali tiga uang.  Sebelumnya, DPW PAN Sulut menyurati KPU Boltim tertanggal 16 Agustus, kemudian diterima oleh KPU pada Kamis 20 Agustus, belum lama ini. Dalam surat tersebut, meminta KPU menunda pelantikan Caleg terpilih Samsudin Dama lantaran terseret polemik di internal partai.

Ketua DPW PAN Sulut, Sehan S Landjar mengatakan, sanksi bagi kader partai yang melanggar Anggaran Dasar dan Anggara Rumah Tangga (AD/ART) masih berproses di internal partai. “Ada kader yang melanggar AD/ART partai, di Sulut ada empat daerah yakni, di Bitung Satu orang, Kotamobagu juga Satu orang dan Bolmut Dua orang. Sedangkan di Boltim juga Satu orang yakni Samsudin Dama, jadi bukan hanya Dia (Samsudin Dama),” tutur Bupati Boltim ini.

Ia mengungkapkan, sanksi berupa tidak dilantik bakal menjerat kader partai yang terbukti melanggar AD/ART. “Sanksi begi mereka bakal tidak dilantik menjadi anggota dewan di daerah masing-masing. Tinggal menunggu keputusan dari Mahkamah Partai,” tegas Eang–sapaan akrab bupati–.

Menanggapi hal itu, Politikus PAN, Samsudin Dama menuturkan, yang dilakukan partai saat ini merupakan hak partai dalam mengusulkan mengangkat dan memberhentikan. Ia mengaku, pihaknya menghargai keinginan partai yang kini berproses.

“Itu adalah hak partai untuk mengusulkan memberhentikan silahkan itu hak lartai, harus dihargai itu apa yang menjadi keinginan partai. Asalkan keinginan dari partai sesuai mekanisme. Silahkan asalkan sesuai mekanisme,” terang Legislator Dekab Boltim ini.

Menurutnya, semua keputusan partai melalui proses dan mekanisme yang jelas. “Jika apa yang dilakukan tidak sesuai mekanisme maka saya berhak menuntut sesuai mekanisme. Dan saya sampai saat ini tidak merasa melanggar, jika ada harus dibuktikan. Apalagi saya adalah pendiri partai sejak tahun 1998. Saya pendiri partai mengetahui mekanisme partai,” tutur Dama.

Lanjut Samsudin, sebagai politisi dirinya memiliki jiwa besar, jika kemudian hari partai memberikan keputusan. “Jika saya nantinya dianulir berdasarkan keputusan partai, mungkin ini rencana tuhan saat ini dan ada rencana tuhan yang terbaik bagi saya ke depan. Sampai saat ini, saya juga belum menerima panggilan dari Mahkamah Partai. Kepada pendukung harus bersabar, nanti kita tunggu saja keputusan partai seperti apa. Agar supaya, semua merasa puas apa yang menjadi keputusan partai, namun yang terpenting sesuai mekanisme,” harap Sadam–panggilan akrab Samsudin–.

KLIK JUGA: Meja Bundar, Peta Politik Pilgub di Bunor

Sebelumnya, Komisioner KPU Boltim, Ketua Divisi Teknis, Abd Kader Bachmid mengatakan, pihaknya telah menerima surat dari DPW PAN Sulut. Menurutnya, isi surat tersebut menjelaskan penundaan pelantikan salah satu aleg yang kini masih berpolemik di internal partai.

“Itu kan internalnya partai. Jadi kita sudah terima surat dari DPW PAN. Kami akan tindaklanjuti surat tersebut dengan melakukan konsultasi terkait surat dari PAN dan melakukan kajian. Dalam waktu dekat kita akan menjawab surat,” kata Bachmid. (mg41/ndi)

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.