Sisa Jabatan, Legislator  Jangan Makan Gaji Buta

0
Ilustrasi

KLIK24.ID – Anggota Dewan Kota (Dekot)  Kotamobagu periode 2014-2019 diminta memaksimalkan sisa masa jabatan.  Di akhir masa jabatan, program kemasyarakatan diminta dipacu sebagai tanda mata kepada masyarakat.

“Harusnya seperti itu. Jangan ada indikasi hanya untuk menghabiskan anggaran. Apalagi, ada legislator yang sudah tidak terpilih lagi ketika mengikuti Pemilihan legislator (Pileg)  2019 lalu. Biasanya ada rasa kecewa dan tidak lagi fokus pada tanggung jawab kepada tugas sebagai wakil rakyat,” ujar Pengamat kemasyarakatan Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) Jetty Tamanampo-M, kemarin.

Dia berharap partai politik punya tanggung jawab mengawasi kader partai yang duduk sebagai anggota dewan, untuk menginstruksikan keberpihakan kepada masyarakat.
“Mestinya seperti itu. Cukup sudah masyarakat dijadikan sebagai alat untuk mencapai kekuasaan,” tambahnya.

KLIK JUGA: Pendaftaran Seleksi Terbuka Satu Minggu Lagi

Sekretaris Dewan (Sekwan)  Kotamobagu Agung Adati mengatakan, disisa masa jabatan dari seluruh anggota dewan Kotamobagu masih tetap berlangsung hingga akhir masa jabatan. “Agenda masih tetap pada pelaksanaan tupoksi berkaitan dengan fungsi Legislasi, Penganggaran dan Pengawasan,” kata Agung.

Menurutnya, kinerja dari anggota dewan Kotamobagu sudah terjadwal sebagaimana mestinya. “Kalau agenda dewan tentu ada agenda yang sudah terjadwal, ada juga yang bersifat insidentil karena ada permasalahan atau berupa aspirasi masyarakat. Kalau agenda yang terjadwal, sampai saat ini berjalan normatif sesuai target dan itu sudah menjadi tanggung jawab sekretariat untuk memfasilitasi tugas-tugas dewan,” ujarnya.

Selain itu, kata Agung, anggota dewan juga memiliki tugas untuk keluar daerah. Dimana, tugas tersebut penting untuk dilaksanakan untuk menyelesaikan tugas yang lain ada di Kotamobagu. “Tujuan tergantung kebutuhan yang sifatnya penting dan berkaitan dengan penyelesaian tugas dewan. Dimana setiap anggaran yang disediakan oleh Pemkot, berpedoman pada perwako Nomor 44 Tahun 2018 Tentang Standar Biaya Perjalan Dinas Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, dan seterusnya,” tandasnya. (mg41)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.