Gugatan Demokrat Kotamobagu Tamat?

0

KLIK24.ID — Sengketa Pemilu legislatif (Pileg) 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK), khususnya gugatan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kotamobagu, terkait pemungutan suara di tiga Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Kelurahan Tumuboi, sepertinya akan menemui akhir. Seperti pemberitaan HBMR kemarin, gugatan demokrat tidak dibacakan pokok perkara oleh hakim MK. Seperti diketahui, dalam sidang yang digelar Senin (22/7) lalu, majelis hakim MK tak membacakan putusan untuk 80 perkara dalam sidang putusan sela mengenai perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pileg 2019. Namun, Hakim MK, I Gede Dewa Palguna menyebut 80 perkara yang putusannya tidak dibacakan itu belum tentu dihentikan. Dia meminta para pemohon yang putusan perkaranya tak dibacakan, menunggu panggilan MK.

“Untuk perkara-perkara yang di permohonan tidak disebutkan dalam putusan dismissal, dan juga tidak akan dilanjutkan ke proses pembuktian, maka itu menunggu panggilan mahkamah untuk putusan akhir. Artinya perkara itu memang sudah tidak akan berlanjut, dan itu berarti seluruh permohonan,” ujar hakim MK, I Gede Dewa Palguna, Senin (22/7) lalu.

KLIK JUGA: Sisa Jabatan, Legislator Jangan Makan Gaji Buta

Palguna kemudian menjelaskan alasan majelis hakim tak membacakan putusan 80 perkara dimaksud. Salah satu alasan majelis, karena ada pemohon yang mempersoalkan penghitungan suara tak hanya satu daerah pemilihan (dapil). Sebelumnya diberitakan, MK memutuskan untuk melanjutkan 122 perkara dari 206 perkara. Namun, ada 80 perkara yang putusannya tidak dibacakan oleh MK.

Sementara itu, kemarin, Komisioner KPU Kotamobagu Divisi Hukum dan Pengawasan Herdy Dayoh kepada HBMR mengatakan pihaknya tidak bisa memberikan komentar lebih terkait hasil persidangan yang dilaksanakan, Senin siang. “Tetap seperti kemarin (Senin), perkara 67 itu tidak dibacakan dan tidak dijadwalkan,” kata Herdy, kemarin.

Lebih lanjut, kata Herdy, masing-masing pihak harus menghormati apa yang telah diputuskan oleh hakim Konstitusi. “Kalau kita KPU sebagai lembaga penyelenggara teknis, kita harus hormati dan hargai. Karena ini negara hukum. Kita menunggu saja. Apakah akan disampaikan pada putusan akhir. Kita hargai putusan MK. Kita tetap hargai proses, tahapan persidangan di MK. Tetap seperti kemarin, perkara 67 itu tidak dibacakan dan tidak dijadwalkan. Kita hargai proses ini. Bisa saja akan dibacakan pada putusan akhir. Kita tunggu saja putusan akhir itu. Setelah selesainya sidang pembuktian,” pungkasnya.

Sementara itu, Ketua Demokrat Kotamobagu Ishak Sugeha mengatakan, dalam putusan yang dibacakan oleh hakim Konstitusi, Senin (22/7) siang kemarin, tidak dibacakan oleh hakim Konstitusi perkara yang dilayangkan oleh Demokrat Kotamobagu ditolak. Sebab, dalam panel tiga putusan MK, tidak tercantum gugatan Demokrat Kotamobagu ditolak.
“Demokrat tidak masuk dalam kategori di tolak. Ada beberapa panel disitu panel 1, 2 dan 3. Demokrat masuk dalam panel 3. Nah disitu ada 21 perkara yang ditolak, Demokrat Kotamobagu tidak masuk disitu. Menunggu putusan MK. Yang pasti dari 260 ada 122 yang diterima dan lakukan pembuktian. Kita masih menunggu putusan dari hakim apakah harus melakukan pembuktian langsung terima itu kemudian menunggu putusan,” tandasnya.(mg41)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.