Caleg Terpilih di Passi Bersatu Belum Aman

0
Llilik Mahmuda

KLIK24.ID – Calon legislatif (Caleg) terpilih khususnya di daerah pemilihan (Dapil) tiga Passi bersatu belum aman alias masih ‘galau’. Itu lantaran, Komisi Pemilihan Umum (KPU) daerah Bolmong belum mengetahui pasti penetapan caleg periode 2019-2024.

Penetapan 30 legislator Bolmong itu setelah ada putusan sidang sengketa pemilu legislatif di Mahkamah Konstitusi (MK). “Kita masih menunggu sidang putusan MK. Pleno penetapan caleg terpilih paling lambat lima hari sejak putusan MK diterima,” kata Ketua KPU  Bolmong, Lilik Mahmuda saat dihubungi, Senin (22/7). Lilik mengaku belum mengetahui tanggal pasti penetapan kursi dan caleg terpilih. Hingga kini pihaknya masih menunggu caleg terpilih berdasarkan keputusan sidang MK. Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 14 Tahun 2019, tahapan penetapan perolehan kursi dan calon terpilih dilakukan maksimal lima hari setelah keputusan MK diterima oleh KPU. Jika sesuai jadwal yang telah ditentukan, sidang putusan MK akan digelar pada 6-9 Agustus mendatang. “Dengan demikian prediksi kita untuk pleno penetapan calon legislatif terpilih maksimal tanggal 14 Agustus 2019,” kata dia.

KLIK JUGA: Gugatan Demokrat Kotamobagu Tamat?

Menurut Lilik, KPU Bolmong masuk locus gugatan dari KPU Provinsi Sulut untuk DPR RI dari PAN. Pada sidang awal ternyata gugatan dicabut. Namun,  sesuai dengan prosedur karena sudah masuk daftar registrasi perkara MK maka tetap menunggu selesai sidang putusan akhir. “Setelah itu baru akan dilaksanakan penetapan kursi dan calon terpilih Pemilu 2019,”jelas Lilik.

Sebelumnya, Komisioner KPU Bolmong Alfian Pobela mengatakan,  KPU Bolmong menerima permohonan penyelesaian PHPU DPRD Bolmong di MK dengan nomor perkara: 79-12-25/AP3-DPR-DPRD-PAN.MK/2019. “Karena ada laporan dari Partai Amanat Nasional (PAN) yang mengajukan aduan ke MK, dan sudah diregister, maka penetapan caleg terpilih akan dijadwalkan setelah ada putusan dari MK,” kata Alfian, kepada awak media Harian Bolmong Raya, beberapa waktu lalu.

Menurutnya, putusan KPU Bolmong ini diambil atas ketentuan dalam PKPU nomor 10 tahun 2019 tentang perubahan atas PKPU nomor 7 tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu 2019. “Patokannya adalah gugatan yang diajukan dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) untuk pemilu legislatif di Kabupaten/Kota. Jadi, kita tunggu dulu jadwal selanjutnya,”tuturnya. (cip)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.